531 Kasus Kebakaran Ditangani Damkar Kota Tasikmalaya Selama 8 Tahun, Tapi Belum Punya Kantor

Sementara itu, tambah Hendrik, pada 2022 lalu, pihak Damkar Kota Tasikmalaya akan mendapatkan hibah berupa mobil damkar khusus dalam kota dari tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Tapi tiba-tiba dibatalkan, enggak tahu penyebabnya kenapa? Itu sudah kami konfirmasi ke provinsi, saya menyaksikan langsung," ujar Hendrik.

"Belum lagi permasalahan hidran. Hidran itu di Kota Tasikmalaya ada di 12 titik, semuanya itu tidak berfungsi sama sekali," lanjutnya.

Hendrik menuntut Pemkot Tasikmalaya untuk memanusiakan para personel damkar, oleh sebab itu, puluhan personel Damkar Kota Tasikmalaya diketahui akan menggeruduk Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut lantaran para personel damkar merasa tidak mendapat perhatian dari pihak pemerintah setempat.

"Ya kalau seperti ini, kami merasa dimarjinalkan. Baru 2 tahun ke belakanglah kami merasa punya orang tua semenjak bergabung dengan BPBD Kota Tasikmalaya," jelasnya.

Hendrik mengakui, bahwa Kalak BPBD Kota Tasikmalaya cukup perhatian terhadap damkar, begitu pula Kabid Damkar.

"Teman-teman damkar ada harapan ke beliau (red: Kalak BPBD dan Kabid Damkar). Beliau juga sama berjuang, tapi dalam hal ini, mungkin teman-teman sudah klimaks, makanya kami juga belum laporan sama Pak Kalak dan Pak Kabid. Ini murni gerakan teman-teman di bawah," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman mengatakan, terkait pengadaan kantor Damkar masih menunggu penempatan lokasinya.

"Tinggal menunggu penempatan lokasinya. Itu 'kan MoU (red: nota kesepahaman) antara pihak Damkar dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) masih belum clear," ungkapnya kepada TribunPriangan.com melalui sambungan telepon pada Selasa (18/6/2024).

Meski lokasinya telah ditentukan berada di salah satu sudut UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya—yang diketahui saat ini ditempati oleh pihak damkar—namun penempatan pastinya masih belum jelas.

"Kalau sudah penempatan lokasi, ya kami eksekusi langsung. Kami 'kan hanya membangun, sedangkan anggaran sudah ada di kami sejak awal tahun 2024. Makanya, kami sudah survei ke sana, gambar, perencanaan, itu sudah semua," terang Hendra.

Pihak PUTR juga sudah melaporkan hal tersebut ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan.

"Kami tinggal menunggu pihak Damkar dan DKPPP sepakat, kemudian juga dengan pihak aset dari BPKAD," terangnya.

Menurut Hendra, jika semua pihak sudah selesai, makan akan segera langsung diproses.

"Karena kami dikejar waktu juga, harus tahun ini. Makanya khawatir saya itu kalau belum diproses juga, supaya anggaran Rp 1 miliar itu bisa segera diproses," pungkasnya. (*)