531 Kasus Kebakaran Ditangani Damkar Kota Tasikmalaya Selama 8 Tahun, Tapi Belum Punya Kantor

"Damkar Kota Tasikmalaya itu lahir tahun 2003. Sampai detik ini, tidak pernah punya kantor. Bertahun-tahun kantor nebeng terus. Di sisi lain, kami harus menjalankan Undang-undang Proteksi Kebakaran, tapi di sisi lain juga sarana prasarana sangat minim," ucapnya.

Menurut Hendrik, pihak damkar yang sebagai penerima manfaat telah mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor serta sarana-prasarana lainnya.

Namun, anggaran tersebut masih berada di PUTR Kota Tasikmalaya.

"Sejak pertengahan tahun lalu (red: 2023), pihak Pemkot Tasikmalaya janji akan mengurusnya. Tapi sampai Juni 2024 ini, belum ada kejelasan apapun," terangnya.

Hendrik menilai, kantor damkar yang saat ini masih menumpang di Depo Perikanan milik DKPPP Kota Tasikmalaya sudah tidak layak.

Pasalnya, mereka membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan sejumlah peralatan mereka supaya tidak cepat rusak.

Begitu pula arsip-arsip penting lainnya yang meliputi data kebakaran, peta Kota Tasikmalaya, data inventarisir barang milik damkar, hingga titik-titik lokasi hydrant—meski semua hydrant di Kota Tasikmalaya nyatanya tidak ada yang berfungsi.

Maka, semua personel Damkar Kota Tasikmalaya menuntut kejelasan dan eksekusi secepatnya karena anggaran untuk itu sudah ada.

"Jadi, ini juga perlu melibatkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DKPPP, karena anggaran sudah ada 'kan Rp 1 miliar, tapi kejelasan titik lokasi dan asetnya masih belum jelas sejak tahun lalu," tutur Hendrik.

Dirinya bersama personel Damkar Kota Tasikmalaya mengkhawatirkan jika anggaran tersebut justru dialihkan ke yang lain.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menggeruduk Bale Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat ini untuk mempertanyakan kendala-kendala yang ada.

"Sebetulnya, kami juga belum laporan ke Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya Pak Ucu Anwar Surahman, begitu juga ke Kepala Bidang (Kabid) Damkar Pak Dani," jelas Hendrik.

"Karena ini murni keresahan semua para personel. Tuntutan teman-teman 'kan ingin kantor yang layak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain," lanjutnya.

Permasalahan lainnya, tambah Hendrik, yakni armada yang dimiliki Damkar Kota Tasikmalaya.

Mereka diketahui hanya memiliki 2 unit mobil damkar yang berfungsi secara maksimal, sedang 3 unit lainnya sudah tua dan tidak layak pakai. "Jadi 'kan ini bukan hanya beban kerja akhirnya, tapi juga jadi ada risiko kerja saat kami bertugas," lengkapnya.