531 Kasus Kebakaran Ditangani Damkar Kota Tasikmalaya Selama 8 Tahun, Tapi Belum Punya Kantor

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Pemadam Kebakaran ( Damkar) Kota Tasikmalaya yang memiliki sebanyak 53 personel dengan 5 unit armada—2 berfungsi maksimal, 3 tidak layak pakai—diketahui berkantor di bekas kolam ikan.

Bekas kolam ikan yang berlokasi di Depo Pasar Ikan milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Tasikmalaya tersebut tentunya tanpa dinding.

Baca juga: 21 Tahun Tak Punya Kantor, Damkar Kota Tasikmalaya akan Geruduk Pemkot Minta Kejelasan

Dengan luas sekira 17 x 14 meter persegi, sekilas lebih mirip pasar ikan lantaran sekat-sekat kolam yang terbuat dari semen masih tampak berderet di sana.

Beratap baja ringan, tak ada tempat untuk memarkirkan 5 unit armada mereka, sehingga terik dan hujan dibiarkan menerpa truk merah yang selalu siaga untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Kota Tasikmalaya dari bencana kebakaran.

Bahkan, peralatan penting milik mereka pun tersimpan begitu saja di salah satu sekat bekas kolam ikan.

Meski kondisinya seperti itu, tercatat Damkar Kota Tasikmalaya telah berhasil menangani sebanyak 531 bencana kebakaran selama 8 tahun terakhir.

Baca juga: Soal Kantor Damkar Tasikmalaya, Anggaran Rp 1 Miliar Akan Diproses, Tinggal Menunggu DKPPP dan BPKAD

Dilansir dari data yang dimiliki mereka, pada 2016, terdapat 29 kejadian bencana kebakaran yang telah ditangani di wilayah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Kemudian, pada 2017 terdapat sebanyak 49 kebakaran, 2018 sebanyak 53 kebakaran, sedang 2019 tercatat cukup tinggi, yakni 125 kejadian kebakaran.

Lalu, pada 2020 terdapat 39 kebakaran, 2021 terdapat 28 kebakaran, 2022 terdapat 56 kebakaran, dan yang tercatat paling tinggi, yakni tahun lalu atau 2023, dengan kejadian kebakaran sebanyak 147 kasus.

Sedang pada 2024 ini, terhitung sampai Mei, baru tercatat 5 kejadian kebakaran. Artinya, Damkar Kota Tasikmalaya memiliki peran penting terhadap rentetan kasus kebakaran tersebut.

Ironisnya, Damkar Kota Tasikmalaya diketahui belum pernah menggunakan hidran yang ada, lantaran semua hidran yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tidak ada yang berfungsi.

Dilansir dari Peraturan Walikota (Perwalkot) Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), terdapat sebanyak total 42 hidran di semua kecamatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Data 2014 tersebut menyebutkan bahwa dari 42 hidran itu, hanya 5 yang tidak bisa digunakan karena kondisinya rusak.

Akan tetapi, Kepala Bidang (Kabid) Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Budi Santosa menyebutkan, bahwa hasil pengecekan pihaknya pada awal 2022 lalu, semua hidran tidak bisa digunakan.

“Awal 2022 lalu kami cek semua hidran yang ada di Kota Tasikmalaya, kebanyakan rusak dan tidak bisa digunakan. Sekalinya ada yang mengalir, aliran airnya kecil. Jelas tidak bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran,” jelasnya kepada TribunPriangan.com pada Rabu (8/11/2023) silam.

Akibatnya, Damkar Kota Tasikmalaya harus memutar otak untuk mencari sumbr air yang dekat dengan lokasi kebakaran.

"Sama sekali tidak pernah pakai hidran. Ketika terjun ke lapangan, ya kami mengandalkan stok air yang sudah diisi sebelumnya di firetruck kami,” lengkap Budi.

"Kalau semisal dalam proses pemadaman stok air habis, kami cari sumber air terdekat. Jika tidak ada, mau tidak mau kami kembail ke markas komando (Mako Damkar Kota Tasikmalaya) dan sisi ulang air dari irigasi di sini,” lanjutnya.

Budi juga menyebutkan, bahwa Damkar Kota Tasikmalaya memiliki 5 unit kendaraan.

“Kami punya 5 unit. 3 unit itu jenis Firetruck tahun 2003, bantuan dari Pemerintah Provinis Jawa Barat (Pemrpov Jabar). Tapi salah satunya, tankinya sudah bocor. Jadi tidak bisa digunakan,” lengkap Budi.

“Sementara 2 unit lainnya itu, yang tahun 2011 jenis Firetruck dengan kapasitas mengangkut air 2000 liter. Satunya lagi tahun 2017 jenis water supply dengan kapasitas mengangkut air 5000 liter,” lanjutnya.

Akan tetapi, sambung Budi, permasalahan lain muncul jika seandainya sebanyak 42 hidran di Kota Tasimalaya, Jawa Barat dapat berfungsi mengalirkan air dengan baik.

“Hidran yang ada di Kota Tasikmalaya, semuanya masih menggunakan sambungan kopling drat. Itu tidak bisa digunakan oleh selang yang ada di kendaraan kami, soalnya sambungan (yang ada di kendaraan) kami jenisnya kopling Machino,” jelas Budi.

“Kopling drat itu sistem lama, sementara unit kami ini ‘kan pakai kopling terbaru, jenis yang Machino itu,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahman mengungkapkan, bahwa sebanyak 42 hidran yang berada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan warisan dari kabupaten.

“Di beberapa titik, kami menemukan ada hidran. Tapi sampai saat ini, saya menemukan hidran yang tidak berfungsi dengan baik. Sebab hidran itu adalah given (red: pemberian) dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masa lalu, dan Kota Tasikmalaya belum pernah satu pun membangun hidran yang ada di ruang publik,” jelasnya.

Bahkan, Ucu menilai bahwa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat harus memiliki proteksi kebakaran yang baik.

“Sejatinya, setiap kota yang bertumbuh menjadi metropolitan, seperti Kota Tasikmalaya yang menjadi pusat perdagangan termaju di Priangan Timur, harus memiliki infrastruktur dan ketersediaan proteksi kebakaran yang baik, salah satunya adalah hidran di ruang publik,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Lapangan Damkar Kota Tasikmalaya, Hendrik Setiana mengatakan, selama 21 tahun Damkar Kota Tasikmalaya tidak pernah memiliki kantor.

"Damkar Kota Tasikmalaya itu lahir tahun 2003. Sampai detik ini, tidak pernah punya kantor. Bertahun-tahun kantor nebeng terus. Di sisi lain, kami harus menjalankan Undang-undang Proteksi Kebakaran, tapi di sisi lain juga sarana prasarana sangat minim," ucapnya.

Menurut Hendrik, pihak damkar yang sebagai penerima manfaat telah mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor serta sarana-prasarana lainnya.

Namun, anggaran tersebut masih berada di PUTR Kota Tasikmalaya.

"Sejak pertengahan tahun lalu (red: 2023), pihak Pemkot Tasikmalaya janji akan mengurusnya. Tapi sampai Juni 2024 ini, belum ada kejelasan apapun," terangnya.

Hendrik menilai, kantor damkar yang saat ini masih menumpang di Depo Perikanan milik DKPPP Kota Tasikmalaya sudah tidak layak.

Pasalnya, mereka membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan sejumlah peralatan mereka supaya tidak cepat rusak.

Begitu pula arsip-arsip penting lainnya yang meliputi data kebakaran, peta Kota Tasikmalaya, data inventarisir barang milik damkar, hingga titik-titik lokasi hydrant—meski semua hydrant di Kota Tasikmalaya nyatanya tidak ada yang berfungsi.

Maka, semua personel Damkar Kota Tasikmalaya menuntut kejelasan dan eksekusi secepatnya karena anggaran untuk itu sudah ada.

"Jadi, ini juga perlu melibatkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DKPPP, karena anggaran sudah ada 'kan Rp 1 miliar, tapi kejelasan titik lokasi dan asetnya masih belum jelas sejak tahun lalu," tutur Hendrik.

Dirinya bersama personel Damkar Kota Tasikmalaya mengkhawatirkan jika anggaran tersebut justru dialihkan ke yang lain.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menggeruduk Bale Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat ini untuk mempertanyakan kendala-kendala yang ada.

"Sebetulnya, kami juga belum laporan ke Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya Pak Ucu Anwar Surahman, begitu juga ke Kepala Bidang (Kabid) Damkar Pak Dani," jelas Hendrik.

"Karena ini murni keresahan semua para personel. Tuntutan teman-teman 'kan ingin kantor yang layak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain," lanjutnya.

Permasalahan lainnya, tambah Hendrik, yakni armada yang dimiliki Damkar Kota Tasikmalaya.

Mereka diketahui hanya memiliki 2 unit mobil damkar yang berfungsi secara maksimal, sedang 3 unit lainnya sudah tua dan tidak layak pakai. "Jadi 'kan ini bukan hanya beban kerja akhirnya, tapi juga jadi ada risiko kerja saat kami bertugas," lengkapnya.

Sementara itu, tambah Hendrik, pada 2022 lalu, pihak Damkar Kota Tasikmalaya akan mendapatkan hibah berupa mobil damkar khusus dalam kota dari tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Tapi tiba-tiba dibatalkan, enggak tahu penyebabnya kenapa? Itu sudah kami konfirmasi ke provinsi, saya menyaksikan langsung," ujar Hendrik.

"Belum lagi permasalahan hidran. Hidran itu di Kota Tasikmalaya ada di 12 titik, semuanya itu tidak berfungsi sama sekali," lanjutnya.

Hendrik menuntut Pemkot Tasikmalaya untuk memanusiakan para personel damkar, oleh sebab itu, puluhan personel Damkar Kota Tasikmalaya diketahui akan menggeruduk Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut lantaran para personel damkar merasa tidak mendapat perhatian dari pihak pemerintah setempat.

"Ya kalau seperti ini, kami merasa dimarjinalkan. Baru 2 tahun ke belakanglah kami merasa punya orang tua semenjak bergabung dengan BPBD Kota Tasikmalaya," jelasnya.

Hendrik mengakui, bahwa Kalak BPBD Kota Tasikmalaya cukup perhatian terhadap damkar, begitu pula Kabid Damkar.

"Teman-teman damkar ada harapan ke beliau (red: Kalak BPBD dan Kabid Damkar). Beliau juga sama berjuang, tapi dalam hal ini, mungkin teman-teman sudah klimaks, makanya kami juga belum laporan sama Pak Kalak dan Pak Kabid. Ini murni gerakan teman-teman di bawah," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman mengatakan, terkait pengadaan kantor Damkar masih menunggu penempatan lokasinya.

"Tinggal menunggu penempatan lokasinya. Itu 'kan MoU (red: nota kesepahaman) antara pihak Damkar dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) masih belum clear," ungkapnya kepada TribunPriangan.com melalui sambungan telepon pada Selasa (18/6/2024).

Meski lokasinya telah ditentukan berada di salah satu sudut UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya—yang diketahui saat ini ditempati oleh pihak damkar—namun penempatan pastinya masih belum jelas.

"Kalau sudah penempatan lokasi, ya kami eksekusi langsung. Kami 'kan hanya membangun, sedangkan anggaran sudah ada di kami sejak awal tahun 2024. Makanya, kami sudah survei ke sana, gambar, perencanaan, itu sudah semua," terang Hendra.

Pihak PUTR juga sudah melaporkan hal tersebut ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan.

"Kami tinggal menunggu pihak Damkar dan DKPPP sepakat, kemudian juga dengan pihak aset dari BPKAD," terangnya.

Menurut Hendra, jika semua pihak sudah selesai, makan akan segera langsung diproses.

"Karena kami dikejar waktu juga, harus tahun ini. Makanya khawatir saya itu kalau belum diproses juga, supaya anggaran Rp 1 miliar itu bisa segera diproses," pungkasnya. (*)