21 Tahun Tak Punya Kantor, Damkar Kota Tasikmalaya akan Geruduk Pemkot Minta Kejelasan

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Puluhan personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tasikmalaya diketahui akan menggeruduk Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut lantaran para personel damkar merasa tidak mendapat perhatian dari pihak pemerintah setempat.

Koordinator Lapangan Damkar Kota Tasikmalaya, Hendrik Setiana mengatakan, selama 21 tahun tim yang bertugas menjaga kebakaran tersebut tidak pernah memiliki kantor.

"Damkar Kota Tasikmalaya itu lahir tahun 2003. Sampai detik ini, tidak pernah punya kantor. Bertahun-tahun kantor nebeng terus. Di sisi lain, kami harus menjalankan Undang-undang Proteksi Kebakaran, tapi di sisi lain juga sarana prasarana sangat minim," ucapnya kepada TribunPriangan.com pada Selasa (18/6/2024).

Menurut Hendrik, pihak damkar yang sebagai penerima manfaat telah mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor serta sarana-prasarana lainnya.

Namun, anggaran tersebut masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya.

"Sejak pertengahan tahun lalu (red: 2023), pihak Pemkot Tasikmalaya janji akan mengurusnya. Tapi sampai Juni 2024 ini, belum ada kejelasan apapun," terangnya.

Hendrik menilai, kantor damkar yang saat ini masih menumpang di Depo Perikanan milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Tasikmalaya sudah tidak layak.

Pasalnya, mereka membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan sejumlah peralatan mereka supaya tidak cepat rusak.

Begitu pula arsip-arsip penting lainnya yang meliputi data kebakaran, peta Kota Tasikmalaya, data inventarisir barang milik damkar, hingga titik-titik lokasi hydrant—meski semua hydrant di Kota Tasikmalaya nyatanya tidak ada yang berfungsi.

Maka, semua personel Damkar Kota Tasikmalaya menuntut kejelasan dan eksekusi secepatnya karena anggaran untuk itu sudah ada.

"Jadi, ini juga perlu melibatkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DKPPP, karena anggaran sudah ada 'kan Rp 1 miliar, tapi kejelasan titik lokasi dan asetnya masih belum jelas sejak tahun lalu," tutur Hendrik.

Dirinya bersama personel Damkar Kota Tasikmalaya mengkhawatirkan jika anggaran tersebut justru dialihkan ke yang lain.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menggeruduk Bale Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat ini untuk mempertanyakan kendala-kendala yang ada.