Resmikan Sentra Gakkumdu, Bawaslu Pangandaran: Politik Uang jadi PR Besar Bersama

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Bawaslu Kabupaten Pangandaran meresmikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Penanganan Pelanggaran Pidana pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan mengatakan, Sentra Gakkumdu dikhususkan menangani dugaan pelanggaran pidana pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Gakkumdu ini di dalamnya ada Bawaslu, unsur Kepolisian atau Penyidik dan Kejaksaan yaitu penuntut umum," ujar Iwan, Rabu (25/9/2024) sore.

Menurut Iwan, diresmikannya Sentra Gakkumdu sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat bahwa proses penanganan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ditangani oleh tim Sentra Gakkumdu.

Baca juga: KPU Kota Tasikmalaya Gelar Wisata Pilkada hingga Deklarasi Pemilu Damai 

"Ini tentu penting kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya di Pangandaran," katanya.

Iwan menegaskan, bahwa money politics atau politik uang merupakan PR besar dan jika melihat hasil survei, Indonesia berada pada urutan ketiga.

"Yang pertama itu Thailand, kedua Filipina, kemudian yang ketiga Indonesia," ucap Iwan.

Baca juga: Kampanye Pilkada Garut 2024, Cabup Helmi Budiman Dengar Curhatan Warga di Sentra Kuliner Pandawa

"Karena politik uang ini sangat berbahaya. Jadi, bagaimana kita bisa mengantisipasi yang namanya politik uang," ujarnya.

"Yang dikhawatirkan ketika politik uang ini terjadi, pemimpin siapapun itu yang jadi, dianggap selesai dengan sudah terjadinya politik uang. Karena, ada transaksi dengan masyarakat ketika proses kampanye," kata Iwan menambahkan.

Kemudian, lanjut Iwan, politik uang tidak penutup kemungkinan menjadi embrio untuk korupsi. 

"Itu ketika politik uang itu terjadi. Untuk itu, hal ini menjadi PR kita semua," kata Iwan. [*]