Jangan Pupus Harapan di CPNS 2025, Pemerintah Fokuskan ASN Melalui PPPK, Ini Skemanya

Hal ini dikarenakan Gaji Pensiun dibiayai penuh oleh APBN/APBD, bukan dari tabungan individu.

Sistem yang digunakan adalah Pay-As-You-Go, artinya gaji pensiun dibayarkan dari anggaran tahunan, bukan dari dana yang dikumpulkan selama PNS bekerja.

Ada sekitar 75 persen dari gaji pokok terakhir (bisa lebih tinggi dengan tunjangan pensiun dan kenaikan tahunan).

Dan setiap tahun, negara mengalokasikan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar pensiunan terutama PNS dan TNI/Polri

2. Ingin fleksibilitas birokrasi dan Efisiensi anggaran dan SDM 

Sistem PPPK memungkinkan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN.

PPPK bisa direkrut sesuai kebutuhan dan dikontrak secara spesifik oleh pemerintah karena membutuhkan Fleksibilitas didalamnya.

Dunia kerja dan pelayanan publik kini berubah cepat dan dinamis.

Pemerintah harus bisa menyesuaikan kebutuhan ASN sesuai tantangan baru, seperti Transformasi digital fKebutuhan spesialisasi (data science, AI, cybersecurity) serta Efisiensi anggaran.

Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) direkrut untuk jabatan seumur hidup, dan sulit diberhentikan meskipun memiliki kinerja buruk.

Selain itu, struktur birokrasi cenderung gemuk, lambat, dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Terlebih lagi jika Beban anggaran rutin (gaji & pensiun) menyerap porsi besar dari APBN/APBD.

3. Prioritas pada ASN fungsional 

Negara fokus merekrut guru, tenaga kesehatan, dan teknis profesional via PPPK.

Hal dikarenakan ASN fungsional berperan sebagai aparatur sipil negara (PNS atau PPPK) yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu (JFT), yaitu jabatan yang berkaitan langsung dengan keahlian dan keterampilan profesional di bidang tertentu.

Pasalnya jika dibandingakan dengan perekrutan sebelumnya, banyak ASN dipromosikan karena posisi struktural, bukan karena keahlian.

Namun saat ini, struktur organisasi dipangkas, jabatan eselon III-V banyak diganti menjadi jabatan fungsional.

Baca juga: CPNS 2025 Hilang Tak Ada Kabar, PPPK 2025 Resmi Dibuka Hanya untuk 3 Instansi Ini

Namun, meski tahun ini tanpa CPNS bukan berarti menutup pintu kesempatan. 

Justru ini adalah momen untuk membuka pintu baru menuju birokrasi yang lebih adaptif dan efisien. 

Langkah memprioritaskan PPPK ini, merupakan bukti bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk membayar kinerja nyata, bukan hanya status.

Reformasi birokrasi bukan soal menghapus tradisi, tapi menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, dan tahun 2025 adalah tonggak penting menuju arah tersebut.

Dengan demikian, Skema PPPK 2025 Penuh waktu dan Paruh waktu, akan dipakai dan sangat mendominasi seleksi tahun ini.

Langkah ini diharapkan jadi titik temu antara penyelamatan tenaga honorer dan reformasi birokrasi yang lebih efisien.

(*)

Baca artikel TribunPrianga.com lainnya di Google News