Jangan Pupus Harapan di CPNS 2025, Pemerintah Fokuskan ASN Melalui PPPK, Ini Skemanya

TRIBUNPRIANGAN.COM - Tribuners, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah rekrutmen aparatur sipil negara di Indonesia. 

Pasalnya, pemerintah memutuskan secara resmi untuk tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama para pencari kerja yang telah lama mempersiapkan diri untuk masuk ke jalur PNS konvensional.

Sebagai gantinya, pemerintah sepenuhnya mengalihkan fokus pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Langkah ini bukan tanpa alasan, pasalnya ditengah tekanan fiskal, kebutuhan reformasi birokrasi, serta tuntutan efisiensi layanan publik, skema PPPK dinilai lebih fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman.

Baca juga: Mimpi Buruk Kelahiran 1990-1991 Kubur Minat Jadi PNS di CPNS 2025, Benarkah Hanya Buka untuk PPPK?

Jika demikian apa saja skema yang akan dipakai pada seleksi yang diprioritaskan untuk PPPK tahun ini?

Skema Terbaru Rekrutmen PPPK 2025

1. Konteks Umum: Tanpa CPNS, Fokus ke PPPK

Pemerintah secara resmi tidak membuka formasi CPNS untuk 2025, dan sepenuhnya beralih ke jalur PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi dan optimalisasi APBN.

2. Skema PPPK Penuh Waktu

Seleksi akan terbuka untuk semua pelamar umum melalui seleksi kompetensi berbasis CAT via SSCASN.

Pelamar yang lolos mendapatkan status PPPK penuh waktu dengan gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan.

Umumnya ditujukan terhadap kebutuhan sektor prioritas seperti tenaga pendidik, kesehatan, analis, dll.

Baca juga: Tahun Tanpa CPNS! Ini Alasan PPPK 2025 Diprioritaskan, Benarkah Jalur PNS Konvensional Berakhir?

3. Skema PPPK Paruh Waktu – Inovasi 2025

Untuk skema ini memerlukan ketentuan yang relatif khusus karena berkaitan dengan status peserta yang punya peluang besar ke tingkat selanjutnya.

Dimana skema ini tidak melakukan seleksi ulang, cukup berdasarkan data dan pengusulan instansi.

Skema ini juga dikabarkan akan dilaksanakan menurut Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 sebagai solusi administratif penyelesaian status honorer.

Mereka yang berhak dalam seleksi ini adalah Honorer yang telah mengikuti seleksi CASN (CPNS atau PPPK) tahun 2024 namun belum lolos atau tidak mendapatkan formasi.

Serta Honorer yang tidak tercatat dalam database BKN, tetapi telah mengikuti seleksi PPPK 2024 secara utuh dan terbukti bekerja nyata di instansi pemerintah.

Pada skema ini Instansi/PPK mengusulkan formasi PPPK Paruh Waktu melalui sistem SIASN (sekitar Agustus–September 2025).

Selanjutnya KemenPANRB menetapkan formasi dan melakukan verifikasi (September–Oktober).

BKN menerbitkan NIP PPPK, dan instansi menerbitkan SK Pengangkatan (diperkirakan Oktober 2025).

Adapun Jam kerja PPPK Paruh Waktu fleksibel, hanya sekitar 4 jam sehari (sekitar 18–19 jam/minggu).

Kabar baik lainnya Gaji disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi, minimal setara dengan upah honorer sebelumnya atau UMK setempat, juga memperoleh status ASN sehingga mendapatkan akses ke jaminan sosial dan peluang mobilitas karier, meski dengan kompensasi finansial terbatas.

Tambahannya, PPPK Paruh Waktu dapat beralih ke status PPPK penuh waktu setelah menunjukkan kinerja baik, tergantung kebijakan dan anggaran instansi di masa mendatang.

Baca juga: Mimpi Buruk Kelahiran 1990-1991 Kubur Minat Jadi PNS di CPNS 2025, Benarkah Hanya Buka untuk PPPK?

Alasan Pemerintah Fokus pada PPPK

1. Beban Fiskal Negara Terlalu Besar

Salah satu alasan utama ditiadakannya CPNS 2025 adalah beban anggaran negara yang terus meningkat, khususnya untuk membayar gaji dan pensiun PNS. Dengan sistem PNS konvensional, pemerintah harus menanggung biaya pensiun seumur hidup, meski pegawai sudah tidak lagi bekerja.

Berbeda dengan itu, PPPK tidak membebani anggaran pensiun jangka panjang karena statusnya sebagai pegawai kontrak. Ini menjadikan PPPK solusi yang lebih hemat dan efisien.

2. Fleksibilitas dan Evaluasi Kinerja

PPPK bekerja berdasarkan kontrak dan dapat dievaluasi secara berkala. Jika kinerjanya tidak memenuhi standar, kontraknya bisa tidak diperpanjang. Ini berbeda dengan sistem PNS yang sulit diberhentikan walau kinerja buruk.

Model ini mendorong aparatur negara untuk lebih disiplin dan berorientasi pada hasil kerja, sejalan dengan arah reformasi birokrasi.

3. Kebutuhan Pegawai Lebih Spesifik

Formasi PPPK 2025 akan difokuskan untuk posisi-posisi strategis seperti:

• Guru dan tenaga pendidikan
• Tenaga kesehatan
• Jabatan fungsional teknis (analis, pengelola data, auditor, dsb.)

Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual instansi, bukan sekadar memenuhi struktur birokrasi.

Selain itu, kebijakan ini adalah bagian dari transformasi besar dalam manajemen ASN. Pemerintah tidak lagi menjadikan “menjadi PNS” sebagai tujuan akhir karier, melainkan mendorong ASN yang berkompeten, produktif, dan responsif terhadap perubahan.

Sistem PPPK memungkinkan negara merekrut tenaga ahli tanpa harus terikat pada sistem kepegawaian jangka panjang, sekaligus menjaga mutu pelayanan publik.

Meski demikian, kesempatan tetap terbuka luas melalui jalur PPPK. 

Proses seleksi tetap terbuka untuk umum dan dilakukan secara transparan melalui sistem CAT (Computer Assisted Test). 

Bahkan dalam beberapa kategori, PPPK memberi peluang lebih besar bagi tenaga non-ASN atau eks honorer untuk mendapatkan pengakuan dan status formal.

Baca juga: CPNS Diambang Status Vakum, Benarkah Hanya Dibuka untuk PPPK di 3 Instansi Negara? Begini Faktanya

Fakta Pahit Jalur PNS Konvensional yang Semakin Dibatasi

Jalur PNS konvensional merupakan simbol stabilitas karier dan pengabdian jangka panjang sebagai ASN. 

Namun, karena tekanan fiskal dan modernisasi birokrasi, sistem ini kini semakin terbatas, bahkan ditiadakan pada 2025 (sementara), digantikan oleh jalur PPPK yang lebih fleksibel dan kontraktual.

Tak banyak yang menejelaskan jika tingkat pengangkatan PNS ditanah air makin hari, makin sulit dan makin dipersempit.

Pasalnya, kebijakan terburuk ini muncul karena beberapa sebab yang berkaitan dengan evisiensi negara dalam menangani tingkat kesejahteraan PNS juga pengangguran ditanah air yang berbeda presentase dan penangannya.

Alasan umum yang bisa dikaitkan dalam hal ini adalah:

1. Beban pensiun negara terlalu besar

Ya, anggaran negara banyak terserap untuk membayar pensiunan.

Hal ini dikarenakan Gaji Pensiun dibiayai penuh oleh APBN/APBD, bukan dari tabungan individu.

Sistem yang digunakan adalah Pay-As-You-Go, artinya gaji pensiun dibayarkan dari anggaran tahunan, bukan dari dana yang dikumpulkan selama PNS bekerja.

Ada sekitar 75 persen dari gaji pokok terakhir (bisa lebih tinggi dengan tunjangan pensiun dan kenaikan tahunan).

Dan setiap tahun, negara mengalokasikan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar pensiunan terutama PNS dan TNI/Polri

2. Ingin fleksibilitas birokrasi dan Efisiensi anggaran dan SDM 

Sistem PPPK memungkinkan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN.

PPPK bisa direkrut sesuai kebutuhan dan dikontrak secara spesifik oleh pemerintah karena membutuhkan Fleksibilitas didalamnya.

Dunia kerja dan pelayanan publik kini berubah cepat dan dinamis.

Pemerintah harus bisa menyesuaikan kebutuhan ASN sesuai tantangan baru, seperti Transformasi digital fKebutuhan spesialisasi (data science, AI, cybersecurity) serta Efisiensi anggaran.

Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) direkrut untuk jabatan seumur hidup, dan sulit diberhentikan meskipun memiliki kinerja buruk.

Selain itu, struktur birokrasi cenderung gemuk, lambat, dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Terlebih lagi jika Beban anggaran rutin (gaji & pensiun) menyerap porsi besar dari APBN/APBD.

3. Prioritas pada ASN fungsional 

Negara fokus merekrut guru, tenaga kesehatan, dan teknis profesional via PPPK.

Hal dikarenakan ASN fungsional berperan sebagai aparatur sipil negara (PNS atau PPPK) yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu (JFT), yaitu jabatan yang berkaitan langsung dengan keahlian dan keterampilan profesional di bidang tertentu.

Pasalnya jika dibandingakan dengan perekrutan sebelumnya, banyak ASN dipromosikan karena posisi struktural, bukan karena keahlian.

Namun saat ini, struktur organisasi dipangkas, jabatan eselon III-V banyak diganti menjadi jabatan fungsional.

Baca juga: CPNS 2025 Hilang Tak Ada Kabar, PPPK 2025 Resmi Dibuka Hanya untuk 3 Instansi Ini

Namun, meski tahun ini tanpa CPNS bukan berarti menutup pintu kesempatan. 

Justru ini adalah momen untuk membuka pintu baru menuju birokrasi yang lebih adaptif dan efisien. 

Langkah memprioritaskan PPPK ini, merupakan bukti bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk membayar kinerja nyata, bukan hanya status.

Reformasi birokrasi bukan soal menghapus tradisi, tapi menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, dan tahun 2025 adalah tonggak penting menuju arah tersebut.

Dengan demikian, Skema PPPK 2025 Penuh waktu dan Paruh waktu, akan dipakai dan sangat mendominasi seleksi tahun ini.

Langkah ini diharapkan jadi titik temu antara penyelamatan tenaga honorer dan reformasi birokrasi yang lebih efisien.

(*)

Baca artikel TribunPrianga.com lainnya di Google News