Strategi Kolaboratif Diharapkan Mampu Hadapi Potensi Disinformasi dan Diskriminasi pada Pilkada 2024

TRIBUNPRIANGAN.COM, DEPOK — Pemuda Indonesia (LPI) bersama Jabar Saber Hoaks (JSH) menggelar diskusi publik bertajuk 'Kolaborasi Mengatasi Disinformasi dan Diskriminasi pada Pilkada 2024' di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat , Jumat (13/9).

Diskusi publik  ini dalam rangka memitigasi disinformasi dan diskriminasi yang berpotensi muncul pada Pilkada 2024.

CEO Anthromedius Indonesia, Tino Rila Sebayang, menekankan pentingnya memahami cara kerja hoaks supaya dapat menanggulanginya. 

Menurut Tino, hoaks bekerja di big data sehingga perlu menggunakan big data untuk melawannya.

"Pemahaman terhadap social network analysis (SNA) merupakan kunci untuk mengidentifikasi pola penyebaran hoaks, mengungkap aktor-aktor utama dalam jejaring informasi, serta memetakan bagaimana hoaks tersebar dan berkembang di platform media sosial. Dengan demikian, langkah penanggulangan disinformasi bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berbasis data yang akurat," ungkap Tino dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/9).

Baca juga: LPI akan Libatkan Unsur Pentahelix Guna Berantas Hoaks Pilkada 2024

Sementara menyoal tren hoaks Pilkada, pemeriksa fakta senior Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), Muhammad Khairil Haesy, menilai bahwa hoaks Pilkada kali ini lebih menyerang para kontestan, dan lebih ditujukan kepada individu-individu di luar kontestan Pilkada Jakarta saat ini.

"Fenomena ini menunjukkan pergeseran pola serangan hoaks, yang perlu diantisipasi dan ditangani dengan strategi penanggulangan yang tepat, khususnya dalam menjaga integritas proses pemilihan," ujar Khairil.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mencatat, terdapat wilayah-wilayah di Indonesia yang termasuk dalam katergori kerawanan sedang, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Baca juga: LPI Sabet Penghargaan di Festival Literasi Digital Jawa Barat 2023, Begini Pesan Founder

Dalam rilis itu, kerawanan yang dimaksud mencakup berbagai aspek seperti kampanye yang mengandung fitnah, hoaks, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan.

Tingginya penetrasi media sosial di tiga provinsi ini semakin meningkatkan risiko penyebaran disinformasi.

Pendiri LPI, Dedy Helsyanto, menyatakan, bahwa kini kelompok rentan seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas, kerapkali diobjektifikasi dalam proses politik. 

"Mereka tidak diperhatikan, dianggap lemah, dan dijadikan komoditi, khususnya oleh para calon," ungkap Dedy.

Baca juga: 24 Pemeriksa Fakta dari Berbagai Kalangan Deklarasikan Komunitas LPI, Ini Tujuannya

Bukan hanya itu, menurut Dedy, hak pilih bagi kelompok rentan juga kerap terabaikan karena keterbatasan akses, masalah administratif, dan berbagai hambatan lainnya.

Maka dengan melalui acara ini, LPI dan JSH berusaha merumuskan strategi kolaboratif untuk mencegah dan mengatasi isu disinformasi dan diskriminasi dalam Pilkada.

Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, jurnalis, dan aktivis sosial ini, turut melibatkan pemantauan media sosial serta sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan konten yang edukatif dan informatif.