21 Tahun Tak Punya Kantor, Damkar Kota Tasikmalaya akan Geruduk Pemkot Minta Kejelasan

"Sebetulnya, kami juga belum laporan ke Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya Pak Ucu Anwar Surahman, begitu juga ke Kepala Bidang (Kabid) Damkar Pak Dani," jelas Hendrik.

"Karena ini murni keresahan semua para personel. Tuntutan teman-teman 'kan ingin kantor yang layak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain," lanjutnya.

Permasalahan lainnya, tambah Hendrik, yakni armada yang dimiliki Damkar Kota Tasikmalaya.

Mereka diketahui hanya memiliki 2 unit mobil damkar yang berfungsi secara maksimal, sedang 3 unit lainnya sudah tua dan tidak layak pakai. "Jadi 'kan ini bukan hanya beban kerja akhirnya, tapi juga jadi ada risiko kerja saat kami bertugas," lengkapnya.

Sementara itu, tambah Hendrik, pada 2022 lalu, pihak Damkar Kota Tasikmalaya akan mendaparkan hibah berupa mobil damkar khusus dalam kota dari tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Tapi tiba-tiba dibatalkan, enggak tahu penyebabnya kenapa? Itu sudah kami konfirmasi ke provinsi, saya menyaksikan langsung," ujar Hendrik.

"Belum lagi permasalahn hidran. Hidran itu di Kota Tasikmalaya ada di 12 titik, semuanya itu tidak berfungsi sama sekali," lanjutnya.

Hendrik menuntut Pemkot Tasikmalaya untuk memanusiakan para personel damkar.

"Ya kalau seperti ini, kami merasa dimarjinalkan. Baru 2 tahun ke belakanglah kami merasa punya orang tua semenjak bergabung dengan BPBD Kota Tasikmalaya," jelasnya.

Hendrik mengakui, bahwa Kalak BPBD Kota Tasikmalaya cukup perhatian terhadap damkar, begitu pula Kabid Damkar.

"Teman-teman damkar ada harapan ke beliau (red: Kalak BPBD dan Kabid Damkar). Beliau juga sama berjuang, tapi dalam hal ini, mungkin teman-teman sudah klimaks, makanya kami juga belum laporan sama Pak Kalak dan Pak Kabid. Ini murni gerakan teman-teman di bawah," pungkasnya. (*)