Benarkah THR PNS Hanya Akan Cair 50 Persen? Simak, Begini Penjelasan Kemenkeu

Menjelang Lebaran ini Kementerian Keuangan RI telah mengalokasikan dalam APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11,7 triliun untuk membayar THR PNS.

Baca juga: Wali Kota Bandung Minta Perusahaan dan Instansi Segera Bayar THR untuk Karyawan

Sementara untuk ASN di daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dialokasikan sebesar Rp 17,4 triliun melalui dana umum.

"Untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing-masing APBD tahun 2023 sesuai kemampuan APBD masing-masing pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com (29/3/2023).

Muncul Petisi Minta Jokowi Beri PNS THR Full

Adapun Sejumlah orang membuat petisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayarkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) full atau 100 persen pada tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Petisi berjudul 'Revisi Aturan THR Tahun 2023 untuk ASN' menargetkan pengumpulan 2.500 tanda tangan warganet. Hingga pukul 11.30 WIB Kamis (30/3), ini, petisi sudah ditandatangani 1.915 orang.

Gerakan ini muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kebijakan THR untuk PNS, TNI dan Polri di 2023 sama dengan tahun sebelumnya, yakni tukin dibayarkan 50 persen dalam komponen THR.

Rinciannya, THR PNS diberikan dengan memperhitungkan gaji pokok, tunjangan melekat (jabatan dan keluarga), serta 50 persen tukin

Baca juga: Kapan THR 2023 untuk Karyawan Swasta Cair? Ini Jadwalnya

Artinya, THR belum full 100 persen seperti masa-masa sebelum covid-19. Padahal, komponen terbesar dalam gaji PNS berasal dari tunjangan kinerja.

Penggagas petisi adalah akun @persada sm809. Ia menulis PNS bukan hanya pengabdi negara, tetapi juga penanggung jawab keluarga. Karena itu, ASN bukan tidak bersyukur dan ingin membangkang pemerintah, tapi hanya ingin sekadar memperbaiki kesejahteraan.

Apalagi, sudah lebih dari tiga tahun gaji ASN tak naik, THR pun belum diberikan penuh sampai saat ini. Padahal, barang kebutuhan pokok serta BBM mengalami kenaikan. Karenanya, PNS dinilai hanya ingin meminta keadilan.

"Kami Mohon kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar bisa merevisi keputusannya terkait besaran THR ASN di 2023 ini. THR ini bukan kami pergunakan untuk berfoya-foya, tapi kami manfaatkan untuk orang tua, istri, anak-anak dan saudara kami," tulis isi petisi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan belum ada respons yang diberikan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI).(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ramai Soal THR PNS Disebut Hanya Cair 50 Oerse, Ini kata Kemenkeu (Penulis Nur Rohmi Aida | Editor Rizal Setyo Nugroho)"

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di : Google News