Harga Bahan Baku Melejit hingga 50 Persen, Pengrajin Bordir Tasikmalaya Menjerit dan Berguguran

Bahan baku tersebut, lanjut Agus, mengalami kenaikan harga yang berdampak pada kelangkaan bahan baku, sehingga para pengrajin bordir di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kesulitan.

Hal senada juga diutarakan Penasehat Paguyuban Pengrajin Bordir Tasikmalaya, Alfie Akhmad Sa’adan Hariri.

“Biasanya, kenaikan harga (bahan baku) itu ada faktornya. Misal, karena kenaikan dollar atau kenaikan BBM. Sedang kenaikan harga (bahan baku) setahun belakangan ini tidak didorong oleh faktor apapun, tiba-tiba naik begitu saja. Bahkan dalam setahun, harga bahan baku bisa naik tiga kali lipat,” jelasnya.

Baca juga: Resep Mie Ayam Pelangi, Mie Warna-Warni Khas Tasikmalaya yang Sehat dengan Bahan Alami

Sehingga demikian, tambah Alfie, kenaikan harga bahan baku yang berbuntut pada fenomena gulung tikarnya separuh pengusaha bordir Tasikmalaya ini terbukti dengan banyaknya para pengusaha bordir yang menjual mesinnya sendiri.

Alfie juga menilai, bahwa hal tersebut merupakan kerugian tersendiri bagi Pemerintah Daerah Tasikmalaya, mengingat ini juga berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja yang lumayan cukup banyak.

“Lumayan tinggi angkanya (penyerapan tenaga kerja yang terdampak), bisa ribuan. Itu karena satu perusahaan bordir itu kan ada operator, ada tukang solder, tukang jahit juga, macam-macamlah,” ujarnya.

Menurut Alfie, dugaan monopoli bahan baku bordir ini tentu saja menjadi salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk disoroti secara serius, mengingat kesejahteraan pengusaha bordir juga berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya.

“Mudah-mudahan pihak pemerintah dan pihak terkait yang notabene punya kewenangan, segera mengantisipasi runtuhnya para pengusaha bordir di Tasikmalaya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan segera,” sambung Alfie.

Pasalnya, permasalahan dugaan adanya praktik monopoli bahan baku ini memiliki harga sosial yang cukup mahal jika para pengusaha bordir Tasikmalaya harus mengadu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang langsung di bawah Presiden.

Baca juga: Fakta-fakta Seputar Kakek Bunuh Cucu di Tasikmalaya

Oleh karena itu, lanjut Alfie, pihaknya memohon kepada para pihak terkait, khususnya eksekutor di Kabupaten Tasikmalaya, agar bisa mengingatkan pihak yang diduga memonopoli bahan baku tersebut.

“Sebelum sampai kepada tahap yang akhirnya nanti jadi berbuntut putusan pidana, atau urusan yang mungkin juga ada denda yang cukup besar, kami mohon ini kita selesaikan dengan cara-cara yang hasanah, tanpa harus adanya benturan apapun,” lengkapnya.

Ditemui terpisah, Yane Sriwigantini selaku anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya menanggapi aduan para pengusaha bordir ini.

Baca juga: Orange Steak Culture, Resto Bergaya Eropa yang Menyajikan Western Cuisine di Tasikmalaya

“Ini kan kondisinya teman-teman di Kabupaten Tasikmalaya tidak diberi ruang untuk membeli di tempat yang lainnya. Jadi solusinya sudah disampaikan, kalau ini akan difasilitasi dan dikoordinasikan bagaimana ke depannya supaya tidak ada hal-hal seperti ini,” kata Yanne.

Tambahnya, jika pihak Disperindag Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa memberikan solusi terhadap kasus ini, maka Komisi II DPRD Tasikmalaya akan melakukan upaya nota komisi.

Baca juga: Curug Panetean, Destinasi Wisata Baru di Tasikmalaya yang Sedang Hits dengan Keindahan Alamnya

Perlu diketahui, nota komisi yang dimaksud Yane ialah melontarkan pertanyaan kepada pihak eksekutif, dalam hal ini merupakan Pimpinan Kabupaten Tasikmalaya.

“Solusi untuk permasalahan yang kita bahas panjang lebar tadi selama audiensi itu memang harus dicapai bersama-sama (pihak eksekutif dan DPRD), karena tidak bisa dilakukan secara masing-masing,” pungkas Yane. (*)