Jumat, 17 April 2026

UMP 2023

Formula Penetapan Upah Minimun, Bagaimana Cara Hitung dan Apa Saja Elemennya

Formula Penetapan Upah Minimun, Bagaimana Cara Hitung dan Apa Saja Elemen serta komponen penunjang Proses Kenaikan Upah Minimum? berikut penjelasannya

Kompas.com
Dokumen Kemenaker terkait kenaikan upah minimum 2023.(Hasil tangkapan layar dokumen Kemenaker.) 

alur kerja dan mekanisme penetapan upah minimum menurut PP 36/2021 sebagai berikut : 

 

Upah Minimum Alur Kerja dan Mekanisme Penetapan
Upah Minimum Provinsi
  • Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. 
  • Hasil perhitungan direkomendasikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
  • Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Upah Minimum Kabupaten/Kota
  • Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
  • Hasil perhitungan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
  • Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh Bupati/Wali kota
  • Upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

 

Upah minimum telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

Dasar penetapan upah minimum (menurut Pasal 3 Permenakertrans) adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan.

Sejak diluncurkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah seperti yang telah diatur dalam Pasal 88 Ayat 4.

Baca juga: Apindo Ciamis Berharap UMK Tahun 2023 Tidak Naik

Selain UMP, gubernur juga dapat menetapkan UMK dengan pertimbangan dari bupati atau walikota.

Gubernur juga dapat menetapkan UMSP atau UMSK dengan kesepakatan organisasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan, dengan ketentuan UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Penetapan dan pengumuman UMP oleh gubernur biasanya dilakukan secara serentak 1 November setiap tahun.

Sedangkan UMK ditetapkan dan diumumkan setelah penetapan UMP, yaitu selambat-lambatnya tanggal 21 November.

Upah minimum berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Komponen Upah Minimum

Komponen upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan komposisi gaji pokok (menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003) minimal adalah 75 persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan juga tetap.

Misalnya, UMR di sebuah kota adalah sebesar Rp 2.500.000, maka gaji pokok minimal adalah sebesar Rp 1.875.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp 625.000.

Atau untuk UMR Rp3.000.000, maka hasil perhitungan gaji karyawan pokok sedikitnya adalah sebesar Rp 2.250.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp750.000.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved