Pengusaha Rental ATV Datangi Disparbud Pangandaran, Protes Data Relokasi Tak Sinkron

Ringkasan Berita:Ratusan pelaku usaha wisata jasa rental ATV mendatangi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Senin (27/4/2026) pagi

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Ratusan pelaku usaha wisata jasa rental ATV mendatangi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Senin (27/4/2026) pagi.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan ketidaksesuaian data anggota dalam rencana relokasi lapak usaha.

Ketua Paguyuban Pengusaha Rental Wisata (P2RWP) Pangandaran, Dedi Heryadi alias Darto, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kebijakan penataan destinasi wisata yang dilakukan pemerintah daerah. 

Namun, ia menyoroti adanya ketidakakuratan data anggota paguyuban."Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa keberadaan kami nyata, bukan fiktif," ujar Darto kepada sejumlah wartawan di halaman kantor Disparbud Kabupaten Pangandaran, Senin pagi.

Sementara di lapangan beredar informasi bahwa jumlah anggota tidak bertambah bahkan cenderung berkurang. Namun saat proses pendataan, justru ditemukan adanya anggota yang tidak tercatat.

Baca juga: Sedang Lari Pagi, Mantan Bupati Pangandaran Ikut Redam Aksi Pemilik ATV ke Disparbud

"Seharusnya kalau data dari pemerintah belum sinkron, jangan dulu disampaikan ke publik karena bisa memicu gejolak," katanya.

Menurutnya, total anggota pelaku usaha rental ATV tercatat sebanyak 309 orang. Namun, dalam salah satu kelompok yang semestinya berjumlah 52 orang, hanya tercatat 35 orang dalam data pemerintah.

Pihaknya berharap proses pendataan ulang dapat dilakukan secara akurat agar tidak merugikan para pelaku usaha, terutama dalam rencana relokasi.

"Relokasi silakan saja, yang penting jangan menjauhkan kami dari sumber penghasilan," ucap Darto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Dadan Sugistha, menyatakan kedatangan para pelaku usaha berkaitan dengan perbedaan data hasil pendataan jasa sewa ATV, motor, hingga odong-odong di kawasan Pantai Pangandaran.

"Mereka membawa data sendiri dan membandingkannya dengan data kami. Kemungkinan ada miskomunikasi dalam proses pendataan," ujarnya.

Tentu, proses pendataan tidak hanya dilakukan oleh Disparbud, tapi juga melibatkan tim dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

"Hasil pendataan selalu dilaporkan kepada bupati dan sifatnya dinamis. Bisa saja saat pendataan ada pelaku usaha yang tidak berada di lokasi," kata Dadan.