Endang Juta 'Sultan Galunggung' Sang Bos Penambang Pasir di Tasikmalaya, Ternyata Sudah Lama Ditahan

"Kasus ini akan kami limpahkan ke kejaksaan karena sudah tahap dua," ujar Hendra.

Polda Jabar pun sempat merilis terkait kasus penambangan ilegal ini pada Juni lalu.

Tercatat, ada empat kasus tambang ilegal yang ditangani kepolisian, terdiri dari tiga kasus tambang pasir dan satu kasus tambang emas yang tak berizin atau melanggar ketentuan.

"Untuk ketiga kasus yang ditangani murni tak mempunyai izin dan satu kasus memiliki izin tapi melaksanakan kegiatan penambangan di luar wilayah perizinannya," ujar Hendra Juni lalu.

Aktivitas Tambang Pasir Sempat Dibahas Pemkab

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sempat membahas soal aktivitas tambang pasir yang ada di wilayah Galunggung. Hal ini menyusul instruksi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menutup tambang di Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pihaknya segera menginventarisasi tambang ilegal maupun yang legal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Cecep menegaskan, dirinya juga tidak anti tambang, tapi bakal melihat jumlah dan titik sebarannya supaya bisa terdata dengan jelas.

"Saya tidak anti tambang akan tetapi saya anti tambang ilegal. Kenapa? Pak Gubernur menitikberatkan yang ilegal karena negara rugi,” ungkap Cecep ketika melakukan pengecekan fasilitas di area Masjid Agung Baiturrohman, belum lama ini.

Dampak yang diakibatkan tambang ilegal, kata Cecep selain tidak ada pendapatan untuk negara, juga menimbulkan kerusakan jalan karena bobot kendaraan kerap melebihi tonase.

“Maka tugas saya sebagai bupati bersama wakil bupati, apa yang disampaikan Pak Gubernur akan segera dibereskan. Yang dibereskan itu yang tidak resmi (ilegal, Red), yang resmi (berizin, red) jalan,” ungkap Cecep.

Ketika ditanyai jumlah tambang ilegal di kawasan Gunung Galunggung, ia mengaku belum memegang datanya, dan berencana akan mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pengawasan tambang tersebut. 

“Belum ada, karena saya baru menjabat, tapi saya dengan Pak Asep hari Selasa (10/6/2025) di rapim akan ditanya dinas terkait, berapa jumlah tambang dan mana saja yang ilegal maupun legal,” jelasnya.

Cecep pun mengakui, ada dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya aktivitas tambang. 

Cecep menuturkan, bahwa Gubernur memberikan pesan juga Jabar harus istimewa. Maka jalannya harus bagus, dan akan menjadi prioritas pemerintah daerah. 

“Kalau jalan bagus, masyarakat akan mudah mengangkut hasil pertanian dan hasil bumi. Jadi ongkos perjalanan lebih murah,” ucap Cecep. (TribunPriangan.com - Jaenal Abidin/Muhamad Nandri Prilatama)