Cegah Terulang Tiket Palsu, Pemkab Pangandaran Ubah Sistem Penarikan Retribusi ke Objek Wisata

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat akan mengubah sistem penarikan retribusi tiket masuk objek wisata. 

Perubahan ini dilakukan setelah kewenangan penarikan retribusi resmi dialihkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran.

Kepala Disparbud Kabupaten Pangandaran, Nana Sukarna, menyebut, saat ini proses transisi pemindahan kewenangan sedang berlangsung. 

"Termasuk penarik retribusi atau tiket, nanti berada di bawah Bapenda Kabupaten Pangandaran," ujar Nana melalui WhatsApp, Kamis (14/8/2025) sore.

Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan sistem tiket baru yang akan diterapkan setelah proses peralihan selesai. 

"Sekarang masih transisi, belum sepenuhnya ke Bapenda. Kita sudah siapkan sistem baru, nanti akan diumumkan," katanya.

Tentu, langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan terulangnya kasus dugaan tiket palsu yang kini sedang ditangani kepolisian. 

Kasus itu terungkap setelah adanya operasi tangkap tangan terhadap petugas penarik tiket yang diduga melakukan pungutan liar.

Baca juga: 9 Saksi Telah Diperiksa, Polres Pangandaran Selidiki Dugaan Pemalsuan Tiket Wisata

Baca juga: Bupati Citra Jamin Pemeriksaan Tiket Palsu Transparan, Sudah 110 yang Terperiksa

Untuk memperketat pengawasan, Sarlan menegaskan, seluruh petugas penarik tiket kini disatukan dalam satu grup kerja dan sistem kerja bergilir (shift) telah diubah. 

Selain itu, dilakukan rotasi petugas antara kawasan Pantai Pangandaran dan Pantai Batu hiu."Sekarang fokus kami adalah menata SDM," ucap Sarlan. 

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mengendus adanya praktik kecurangan dalam sistem penjualan tiket masuk objek wisata. 

Dugaan kuat munculnya tiket palsu yang dicetak menggunakan alat seperti printer termal mulai terkuak, bahkan seorang petugas penarik retribusi tertangkap tangan dalam kasus ini.

Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Riko Agung Purnama, mengatakan, sistem tiketing saat ini memang memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Ada pencetakan tiket di luar sistem resmi, bahkan tiket palsu ini menggunakan alat seperti printer termal," ujar Riko kepada sejumlah wartawan di Parigi, Selasa (8/7/2025) pagi.

Menurutnya, secara kasat mata untuk membedakan tiket asli dan palsu memang cukup sulit. Namun, melalui sistem verifikasi saat pemindaian barcode, ketidaksesuaian bisa diketahui.

"Kami pernah menemukan tiket dengan nilai tercetak Rp 1 juta, tapi saat discan ternyata hanya Rp 600 ribu. Itu yang membuat kami curiga dan melakukan pendalaman," katanya.

Hasil penelusuran, modus operandi yang digunakan yaitu membeli tiket asli kemudian memindai barcode-nya untuk diduplikasi menggunakan aplikasi. 

Selanjutnya, tiket palsu dicetak ulang dengan nilai yang dimanipulasi menggunakan template dan printer termal.

"Misalnya, beli tiket seharga Rp 600 ribu, barcode-nya difoto, lalu dibuat template baru dan dicetak dengan nominal Rp 1 juta," ucap Riko.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan upaya preventif termasuk penekanan kepada petugas di lapangan untuk selalu melakukan proses scanning barcode. 

"Namun sayangnya, masih ada petugas yang lalai, sehingga tiket palsu berhasil lolos," ujarnya.

Bupati Citra Pitriyami akhirnya angkat bicara terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan pemalsuan tiket di sejumlah objek wisata di Kabupaten Pangandaran. 

Meski belum memberikan pernyataan rinci, Citra memastikan bahwa proses pemeriksaan tengah berjalan intensif.

"Saya belum bisa berkomentar banyak. Saya sudah perintahkan Inspektorat untuk memeriksa semua pegawai non-PNS yang berjaga di pintu masuk objek wisata," ujar Citra kepada sejumlah wartawan di Parigi, Sabtu (12/7/2025) pagi.

Tidak hanya pegawai non-PNS, sejumlah pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran juga ikut diperiksa dalam proses pengusutan kasus itu. 

Menurut Citra, seluruh proses pemeriksaan saat ini masih berlangsung, baik oleh Inspektorat maupun pihak kepolisian.

"Saya beri kesempatan kepada Inspektorat dan juga pihak kepolisian. Semua masih diproses. Karena saya belum punya bukti yang pasti, jadi tolong beri waktu sampai pemeriksaannya selesai," katanya.

Citra mengungkapkan, dugaan pelanggaran tidak hanya melibatkan satu modus. Namun, tidak bisa menjelaskan lebih lanjut sebelum hasil pemeriksaan keluar secara resmi.

Sementara untuk 110 pegawai non-PNS yang sebelumnya bertugas sebagai penarik retribusi di pintu masuk kawasan wisata sudah diberhentikan sementara. 

Tentu, langkah ini diambil untuk mendukung proses pemeriksaan kepolisian dan hal ini tidak bersifat permanen. Seluruh pegawai ditarik dari pos karena indikasi pelanggaran yang terjadi saling berkaitan satu sama lain.

"Pemberhentian ini hanya sementara. Jika dalam satu dua minggu ke depan terbukti tidak bersalah, tentu mereka akan kembali bekerja. Tidak mungkin saya berhentikan orang tidak bersalah," ucap Citra. (*)