Merasa Direndahkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walkout saat Rapat Paripurna
Disebutkan pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat penyataan yang mendiskreditkan DPRD Jabar.
Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurahman
TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Fraksi PDIP walkout, saat rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).
Aksi walkout itu dilakukan setelah Pimpinan DPRD membuka rapat, kemudian anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona langsung melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Dalam rapat tersebut, Doni menyampaikan jika pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat penyataan yang mendiskreditkan DPRD Jabar.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Ternyata Alumni HMI
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya.
"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Baca juga: KDM Soroti Ledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut: Sebaiknya Warga Sipil Tidak Dilibatkan Lagi
Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya.
Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraski PDIP perjuangan," ujar Memo.
Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.
Sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.
Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Janjikan Uang Puluhan Juta Bagi Siswa yang Bikin Video Acara Perpisahan Murah
Dedi Mulyadi Luncurkan Aplikasi “Nyari Gawe”, Upaya untuk Ciptakan Lapangan Kerja di Jabar |
![]() |
---|
Respons Menohok Ibu-ibu di Pangandaran Soal Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu |
![]() |
---|
Pemkot Tasikmalaya Masih Kaji Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu dari Gubernur Dedi Mulyadi |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Keluarkan Surat Edaran untuk Donasi Rp 1.000 Per Hari bagi ASN, Pelajar dan Warga |
![]() |
---|
Pemkab Sumedang Bentuk Lembaga Aduan MBG Sesuai Instruksi Gubernur Jabar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.