PAW MUI di Pangandaran Resmi Dikukuhkan, Ketua MUI Jabar: Harus Mengawasi Kebijakan Pemda

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Memiliki peran penting, Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat resmi dikukuhkan.

Ketua MUI Kabupaten Pangandaran sebelumnya KH Otong Aminudin yang sudah meninggal dunia di tahun 2024, kini digantikan KH Harun Al Aziz melalu proses PAW.

Pengukuhan yang dilaksanakan di Islamic Center Pangandaran itu dihadiri pengurus MUI tingkat Kecamatan, sejumlah pejabat daerah, Ketua DPRD, Bupati Jeje Wiradinata, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran terpilih, serta pengurus MUI Provinsi Jawa Barat.

Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, Prof KH Rahmat Syafei, menyampaikan, peran MUI di Kabupaten Pangandaran satu di antaranya melayani umat dan juga mitra pemerintah.

"Kebijakannya, itu harus berkolaborasi dengan MUI dan harus saling mendukung. Tentu, kebijakan yang sesuai dengan syariah islam," ujar Rahmat kepada sejumlah wartawan di gedung IC Pangandaran, Senin (10/2/2025) siang.

Dia menegaskan, MUI itu jangan segan untuk memberikan masukan ke Pemerintah Daerah." Karena, ulama-ulama ini nanti mengawasi kemana kebijakan itu," katanya.

Menurutnya, jika kebijakannya yang sudah ditetapkan dan tidak melenceng dari syariat Islam itu wajib didukung.

"Tapi, terus tidak bosan untuk mengingatkan Pemerintah. Jangan segan pula menolak jiga melenceng," ucap Rahmat.

Rahmat menganggap, warga Pangandaran saat ini sudah cukup relijius dan banyak sekali majelis-majelis, pengajian, hingga fasilitasnya juga sudah syar'i.

"Sekarang yang sudah ada, saya juga ikut bangga dan berbahagia. Di mana sudah ada hotel syariah di Pangandaran," ujarnya.

MUI jangan hanya sekedar mengeluarkan fatwa tapi harus ikut mendorong penerapan syariah dalam sektor pembangunan.

Sementara Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata berharap, MUI Pangandaran bisa memperkokoh pelayanan dalam kepentingan umat dan juga mempererat kemitraan dengan Pemda Kabupaten Pangandaran.

"Masyarakat ini tergantung pola kemitraan pemerintah dengan ulama. Saya ketika perbedaan, apapun saya sering datang ke ulama," ucapnya. 

Baca juga: Jadi Peserta Program Cek Kesehatan Gratis di Pangandaran, Wandi: Alhmdulillah Surprise