Datangi DPRD, Guru Honorer Ciamis Desak Kepastian Status dan Kesejahteraan PPPK

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Ratusan guru honorer di Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam Forum Bersama Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Ciamis, Rabu (5/2/2025)

Mereka menyuarakan aspirasi agar dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, sekaligus menolak skema PPPK paruh waktu yang dinilai kurang berpihak pada kesejahteraan guru honorer.

Menurut Koordinator Forum, Indah Mustika, banyak tenaga pendidik non-ASN yang telah lama mengabdi tetapi belum mendapatkan kepastian status. 

Oleh karena itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Ciamis segera mengajukan tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

"Kami berharap dalam pengangkatan PPPK penuh waktu ada pertimbangan usia dan masa pengabdian, agar guru honorer yang sudah lama mengabdi tidak terpinggirkan," ujar Indah.

Baca juga: Aturan Terbaru Pemakaian Seragam ASN dan PPPK Tahun 2025

Data yang mereka sampaikan menunjukkan bahwa terdapat 553 guru honorer berstatus R3 yang masuk dalam kategori PPPK paruh waktu. 

Sementara itu, kekosongan guru di Kabupaten Ciamis mencapai 1.465 orang, sehingga menurut mereka, ada peluang besar bagi honorer untuk langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu tanpa harus melewati tahapan paruh waktu.

Dalam audiensi tersebut, para guru juga menyoroti sistem seleksi PPPK yang dinilai belum sepenuhnya transparan. 

Indah mengkritik mekanisme piloting yang memberikan keistimewaan bagi peserta dengan sertifikat pendidik (Serdik), meskipun tidak melalui seleksi kompetensi PPPK.

"Saya masuk lima besar dalam seleksi kompetensi PPPK, tetapi kalah dengan peserta piloting yang baru memiliki surat keterangan lulus Serdik. Hal ini jelas tidak adil," ungkapnya.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan dugaan pengangkatan guru "siluman" dalam seleksi PPPK tahun 2022. 

Indah menyebut ada beberapa kasus di mana guru yang baru mengajar selama beberapa bulan bahkan hanya beberapa hari bisa lolos seleksi, sementara guru yang telah mengabdi belasan tahun justru tidak mendapatkan kesempatan.

"Ini jadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin guru yang baru masuk beberapa bulan bisa langsung diangkat sebagai PPPK, sementara saya yang sudah mengajar 16 tahun tidak lolos?" ujarnya.

Menanggapi aspirasi ini, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Wagino, mengakui bahwa permasalahan tenaga honorer masih belum terselesaikan.