Soal Kantor Damkar Tasikmalaya, Anggaran Rp 1 Miliar Akan Diproses, Tinggal Menunggu DKPPP dan BPKAD

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) sudah diterima pihaknya sejak awal 2024.

Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman mengatakan, terkait pengadaan kantor Damkar masih menunggu penempatan lokasinya.

Baca juga: 21 Tahun Tak Punya Kantor, Damkar Kota Tasikmalaya akan Geruduk Pemkot Minta Kejelasan

"Tinggal menunggu penempatan lokasinya. Itu 'kan MoU (red: nota kesepahaman) antara pihak Damkar dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) masih belum clear," ungkapnya kepada TribunPriangan.com melalui sambungan telepon pada Selasa (18/6/2024).

Meski lokasinya telah ditentukan berada di salah satu sudut UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya—yang diketahui saat ini ditempati oleh pihak damkar—namun penempatan pastinya masih belum jelas.

"Kalau sudah penempatan lokasi, ya kami eksekusi langsung. Kami 'kan hanya membangun, sedangkan anggaran sudah ada di kami sejak awal tahun 2024. Makanya, kami sudah survei ke sana, gambar, perencanaan, itu sudah semua," terang Hendra.

Pihak PUTR juga sudah melaporkan hal tersebut ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan.

"Kami tinggal menunggu pihak Damkar dan DKPPP sepakat, kemudian juga dengan pihak aset dari BPKAD," terangnya.

Menurut Hendra, jika semua pihak sudah selesai, makan akan segera langsung diproses.

"Karena kami dikejar waktu juga, harus tahun ini. Makanya khawatir saya itu kalau belum diproses juga, supaya anggaran Rp 1 miliar itu bisa segera diproses," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan personel Damkar Kota Tasikmalaya diketahui akan menggeruduk Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut lantaran para personel damkar merasa tidak mendapat perhatian dari pihak pemerintah setempat.

Koordinator Lapangan Damkar Kota Tasikmalaya, Hendrik Setiana mengatakan, selama 21 tahun tim yang bertugas menjaga kebakaran tersebut tidak pernah memiliki kantor.

"Damkar Kota Tasikmalaya itu lahir tahun 2003. Sampai detik ini, tidak pernah punya kantor. Bertahun-tahun kantor nebeng terus. Di sisi lain, kami harus menjalankan Undang-undang Proteksi Kebakaran, tapi di sisi lain juga sarana prasarana sangat minim," ucapnya.

Menurut Hendrik, pihak damkar yang sebagai penerima manfaat telah mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor serta sarana-prasarana lainnya.

Namun, anggaran tersebut masih berada di PUTR Kota Tasikmalaya.

"Sejak pertengahan tahun lalu (red: 2023), pihak Pemkot Tasikmalaya janji akan mengurusnya. Tapi sampai Juni 2024 ini, belum ada kejelasan apapun," terangnya.

Hendrik menilai, kantor damkar yang saat ini masih menumpang di Depo Perikanan milik DKPPP Kota Tasikmalaya sudah tidak layak.

Pasalnya, mereka membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan sejumlah peralatan mereka supaya tidak cepat rusak.

Begitu pula arsip-arsip penting lainnya yang meliputi data kebakaran, peta Kota Tasikmalaya, data inventarisir barang milik damkar, hingga titik-titik lokasi hydrant—meski semua hydrant di Kota Tasikmalaya nyatanya tidak ada yang berfungsi.

Maka, semua personel Damkar Kota Tasikmalaya menuntut kejelasan dan eksekusi secepatnya karena anggaran untuk itu sudah ada.

"Jadi, ini juga perlu melibatkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DKPPP, karena anggaran sudah ada 'kan Rp 1 miliar, tapi kejelasan titik lokasi dan asetnya masih belum jelas sejak tahun lalu," tutur Hendrik.

Dirinya bersama personel Damkar Kota Tasikmalaya mengkhawatirkan jika anggaran tersebut justru dialihkan ke yang lain.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menggeruduk Bale Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat ini untuk mempertanyakan kendala-kendala yang ada.

"Sebetulnya, kami juga belum laporan ke Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya Pak Ucu Anwar Surahman, begitu juga ke Kepala Bidang (Kabid) Damkar Pak Dani," jelas Hendrik.

"Karena ini murni keresahan semua para personel. Tuntutan teman-teman 'kan ingin kantor yang layak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain," lanjutnya.

Permasalahan lainnya, tambah Hendrik, yakni armada yang dimiliki Damkar Kota Tasikmalaya.

Mereka diketahui hanya memiliki 2 unit mobil damkar yang berfungsi secara maksimal, sedang 3 unit lainnya sudah tua dan tidak layak pakai. "Jadi 'kan ini bukan hanya beban kerja akhirnya, tapi juga jadi ada risiko kerja saat kami bertugas," lengkapnya.

Sementara itu, tambah Hendrik, pada 2022 lalu, pihak Damkar Kota Tasikmalaya akan mendaparkan hibah berupa mobil damkar khusus dalam kota dari tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Tapi tiba-tiba dibatalkan, enggak tahu penyebabnya kenapa? Itu sudah kami konfirmasi ke provinsi, saya menyaksikan langsung," ujar Hendrik.

"Belum lagi permasalahn hidran. Hidran itu di Kota Tasikmalaya ada di 12 titik, semuanya itu tidak berfungsi sama sekali," lanjutnya.

Hendrik menuntut Pemkot Tasikmalaya untuk memanusiakan para personel damkar.

"Ya kalau seperti ini, kami merasa dimarjinalkan. Baru 2 tahun ke belakanglah kami merasa punya orang tua semenjak bergabung dengan BPBD Kota Tasikmalaya," jelasnya.

Hendrik mengakui, bahwa Kalak BPBD Kota Tasikmalaya cukup perhatian terhadap damkar, begitu pula Kabid Damkar.

"Teman-teman damkar ada harapan ke beliau (red: Kalak BPBD dan Kabid Damkar). Beliau juga sama berjuang, tapi dalam hal ini, mungkin teman-teman sudah klimaks, makanya kami juga belum laporan sama Pak Kalak dan Pak Kabid. Ini murni gerakan teman-teman di bawah," pungkasnya. (*)