Polemik KJA di Pangandaran Tuntas? Dekan Unpad Klaim Tak Ada Masalah Sudah Kerja Sama dengan Nelayan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad), Prof. Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan S.Pi., M.Si., mengatakan, polemik KJA di Pantai Timur Pangandaran sudah tidak ada masalah.

"Dari saya sudah tidak ada masalah. KJA di pantai timur tidak mengganggu pariwisata bahkan ada harmonisasi dengan kegiatan wisata di Pangandaran," ujar Yudi kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Kamis (18/9/2025) siang.

Ia menyebut, pihak Unpad pun sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Forum Nelayan BBL Pangandaran.

"Sehingga, masyarakat, dan nelayan juga mendapat manfaat dengan kehadiran KJA," katanya.

Baca juga: Pemkab dan Tokoh Pangandaran: Tegas Tolak KJA dan Tanggapi Tajam Pernyataan Eka Santosa

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan laut dan peningkatan kapasitas dalam bidang budidaya perikanan laut 

Sementara tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian Unpad.

Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia budidaya perikanan.

"Penandatanganan kerjasama antara Unpad dengan Forum nelayan BBL Pangandaran yang disaksikan oleh Prof Rokhmin Dahuri, anggota komisi IV DPR RI," ucap Yudi. 

Sebelumnya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, bahwa penolakan terhadap KJA merupakan sikap final dari masyarakat pesisir. 

Karena, KJA dianggap tidak sejalan dengan upaya pengembangan wisata bahari di Pangandaran."Kenapa tetap ditolak? Karena mengganggu aktivitas pengembangan wisata. Jadi, tetap ditolak," ujarnya.

Baca juga: Polemik KJA di Pantai Timur, Kadis Kelautan Pangandaran: Kami Tidak Antiinvestasi