Pemkab dan Tokoh Pangandaran: Tegas Tolak KJA dan Tanggapi Tajam Pernyataan Eka Santosa

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Perikanan dan tokoh masyarakat Pangandaran, Jeje Wiradinata menyatakan tegas menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran dan menanggapi tajam pernyataan tokoh penggagas Pangandaran Eka Santosa.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Soleh Supriadi, S.Pd., M.Pd., mengatakan pernyataan mantan anggota DPR RI, Eka Santosa, yang menyebut sikap Pemkab Pangandaran dan Bupati dinilai "mancla- mencle" terkait polemik Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, sangatlah tidak benar.

Soleh menegaskan, sejak awal Bupati Pangandaran telah memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada dinas untuk meninjau secara teknis keberadaan KJA di lapangan.

Termasuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi dan potensi dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat.

Baca juga: Polemik KJA di Pangandaran, Rektor Unpad Masih Lakukan Kajian Termasuk Soal Ucapan Susi Pudjiastuti

"Bupati sudah jelas memerintahkan saya untuk menelaah secara teknis. Jika KJA tidak bertentangan dengan aturan dan tidak menimbulkan konflik sosial, maka dipersilakan. Namun, jika menimbulkan konflik dan tidak sesuai aturan, maka Pemkab Pangandaran menolak," ujar Soleh dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Sabtu (23/8/2025) siang.

Ia pun mengatakan bahwa Pemkab tetap konsisten dengan sikap penolakan terhadap KJA, sebagaimana yang dideklarasikan bersama sejumlah pihak beberapa waktu lalu dalam acara di Bandara Internasional Beach Street Susi Air.

"Pemkab melalui ibu Bupati sudah menerima berita acara kesepakatan dan komitmen bersama untuk menolak KJA. Itu sudah kami komunikasikan dengan pihak provinsi agar segera ditindaklanjuti," katanya.

Ia menyebut, Pemkab tidak menolak investasi, terlebih dalam sektor budidaya perikanan yang sangat potensial di Pangandaran. Namun, Ia menekankan agar investasi tetap mengindahkan aturan dan kondisi sosial masyarakat.

"Kami butuh investasi. Tapi bukan berarti mengabaikan regulasi dan gejolak di masyarakat. Kami harap, semua bersabar karena pihak provinsi dan pusat sedang mengkaji untuk mencari solusi terbaik," ucap Soleh.

Baca juga: Polemik KJA di Pantai Timur, Kadis Kelautan Pangandaran: Kami Tidak Antiinvestasi

Menanggapi pernyataan Eka Santosa yang mengkritik sejumlah tokoh penolak KJA, mantan Bupati Pangandaran sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, Jeje Wiradinata, juga turut angkat bicara.

"Saya justru miris dengan pernyataan beliau. Saya kasihan, karena justru menyerang ibu Susi, saya, ibu Bupati, dan Ketua DPRD. Sepertinya tidak memahami arti demokrasi," ujarnya.

Ia pun menyayangkan sikap Eka Santosa sebagai pemerhati lingkungan yang menurutnya tidak memahami aspek kesesuaian ruang laut dan tata kelola kewenangan wilayah laut.

"Padahal beliau pernah menjadi Ketua DPRD dan pimpinan Komisi II DPR RI. Seharusnya paham betul soal kewenangan pengelolaan laut," kata Jeje.

Baca juga: Polemik KJA di Pantai Timur Pangandaran, Mantan Kadis Perikanan Provinsi Jawa Barat Angkat Bicara