Daftar 4 Kerugian Jika Peserta PPPK Paruh Waktu 2025 Terlambat Mengisi DRH

2. Riwayat Pendidikan

• Pendidikan terakhir yang digunakan untuk melamar PPPK.
• Kadang juga perlu dicantumkan pendidikan lain (SMA, D3, S1, S2) sesuai ketentuan instansi.

3. Riwayat Pekerjaan / Pengalaman

• Jika pernah bekerja di instansi pemerintahan (honorer, tenaga kontrak, guru non-ASN, tenaga kesehatan, dsb.).
• Jika diminta, lampirkan SK, surat keterangan pengalaman kerja, atau dokumen pendukung.

4. Riwayat Keluarga

• Data pasangan (suami/istri), termasuk pekerjaan dan status.
• Data anak, jika sudah menikah dan memiliki anak.

5. Keterangan Lain

• Status kesehatan (tidak cacat tubuh permanen yang menghalangi tugas).
• Tidak pernah dihukum pidana penjara.
• Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari ASN, TNI, Polri, maupun pegawai swasta.
• Kesediaan ditempatkan sesuai kebutuhan instansi.

Baca juga: Lulusan S1 PPPK Paruh Waktu 2025 Ciamis Bakal Dapat Gaji Resmi Segini, Ada Tunjangan Apa Saja?

Dokumen Pendukung yang Umumnya Dilampirkan

1. Fotokopi KTP dan KK.
2. Pas foto terbaru (sesuai ketentuan, biasanya latar belakang merah/biru).
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai.
4. SK pengalaman kerja/honorer (jika ada).
5. NPWP (jika diminta).
6. Surat pernyataan 5 poin (tidak terlibat narkoba, tidak pernah dipidana, bersedia ditempatkan, dll).

Baca juga: Apakah PPPK Paruh Waktu Boleh Ambil Kerja Sambilan atau Tidak? Begini Aturan Jelasnya

Disamping itu, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta, diantaranya:

- Data harus sesuai dokumen resmi (KTP, KK, ijazah). Hindari perbedaan ejaan nama atau tanggal lahir.

- Lengkapi semua kolom meski ada yang dirasa kurang relevan. Jika tidak ada, bisa ditulis “-” atau “tidak ada”.

- Gunakan huruf kapital atau sesuai format yang diminta instansi.

- Cek kembali kesesuaian berkas sebelum diunggah/diunggah ulang ke SSCASN atau diserahkan ke BKD/BKN.

- Jangan sampai ada data palsu karena bisa membatalkan kelulusan meskipun sudah diumumkan lulus.

Jadwal Resmi PPPK Paruh Waktu

• Instansi mengusulkan kebutuhan formasi (7–25 Agustus)
• MenPAN-RB menetapkan kebutuhan (26 Agustus–4 September)
• Instansi mengumumkan alokasi formasi (27 Agustus–6 September)
• Pelamar yang lulus mengisi DRH via SSCASN (28 Agustus–15 September)
• Instansi mengusulkan penetapan NIP (28 Agustus–20 September)
• Penetapan NIP PPPK (hingga 30 September)

(*)

Baca artikel TribunPriangan.com lainnya di Google News