Pejabat Penting Pemkot Bandung Dikabarkan Kena OTT, Kejari Konpers Nanti Malam

Akibatnya, kata dia, muncul praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan daerah. Apalagi dengan nilai SPI 69, potensi jual beli jabatan juga termasuk dalam risiko karena aspek pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penilaian.

"Konteks inilah yang menjadi perhatian kami melalui MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention), yaitu alat ukur dari KPK dalam delapan area perbaikan tata kelola," ucapnya.

 Irawati mengatakan, terkait hal ini pihaknya menyoroti sejauh mana pengawasan internal Pemerintah Kota Bandung berjalan. Sebab, pengawasan ini menjadi bentuk mitigasi awal apabila ditemukan potensi korupsi atau penyimpangan.

Sehingga dengan begitu, kata dia, potensi korupsi dan penyimpangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh aparatur pengawas internal, baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Kalau melihat sejarah yang sudah berlangsung di Pemkot Bandung, memang cukup tinggi kasus korupsinya. SPI dan juga beberapa kasus sebelumnya menunjukkan hal tersebut," ujar Irawati.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, SPI Pemkot Bandung hingga saat ini belum benar-benar sehat, sedangkan monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP) sudah cukup baik karena nilainya tinggi.

"Walaupun kita memang belum sehat-sehat banget, baru MCSP saja pas 90, kita harus di atas 90. Tetapi SPI masih di bawah 78 baru 69, artinya masih rentan," kata Farhan.

Sementara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pihaknya mengadakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara KPK dan Pemkot Bandung.

"Ini salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan SPI dan juga MCSP untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini berada dalam pemantauan tata kelola yang sehat tanpa korupsi," ucapnya. (*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com Lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id.