Pejabat Penting Pemkot Bandung Dikabarkan Kena OTT, Kejari Konpers Nanti Malam

Ringkasan Berita:

• Sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 30 Oktober 2025.
• Dalam kabar yang beredar, salah satu yang disebut turut diamankan adalah Wakil Wali Kota Bandung, Erwin (dikenal juga sebagai “Bandung 2”).
• Dugaan awal menyebut adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandung sebagai materi OTT.

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dikabarkan kena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Agung, Kejari Bandung akan gelar konperensi pers Kamis (30/10/2025) malam.

Beredar kabar tentang penangkapan beberapa pejabat Pemkot Bandung, termasuk Bandung 2, Wakil Wali Kota, dalam operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. 

Disebut-sebut mereka kongkalikong soal urusan jual beli jabatan.

Namun kebenaran informasi ini masih simpang-siur. Wartawan Tribun berupaya untuk mengonfirmasi ke sejumlah pihak, tapi belum ada yang mau buka suara.

Saat dihubungi, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jabar, Nur Sricahyawijaya pun membenarkannya melalui pesan singkat undangan untuk hadir dalam konferensi pers malam nanti di Kejari Bandung.

"Selamat sore rekan-rekan Media, Kejari Kota Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan yang berlangsung hari ini secara resmi pada pukul 19.00 WIB di Kantor Kejari Kota Bandung," ujarnya.

Undangan konferensi pers yang dikirimkan ini jawaban saat ditanyakan perihal kebenaran informasi operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin hari ini.

Baca juga: 4 Tersangka Pengembangan OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Akhirnya Ditahan KPK

Baca juga: SERANGAN FAJAR! ASN Pemkab Cianjur Kena OTT Bareskrim Mau Bagi-bagi Duit Agar Pilih Caleg Tertentu

Pasalnya, Erwin yang biasanya dalam sehari bisa sampai tiga atau lebih agenda. Tetapi, hari ini hanya ada satu agenda, yakni rapat paripurna di DPRD Kota Bandung pukul 13.00 WIB. Namun, Erwin pun tak hadir ke agenda itu.

Tribun Jabar pun sempat juga menghubungi anak dari Erwin yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung, Syahlevi.

Tapi, dia tak membalasnya. Begitu juga, Tribun Jabar sempat meminta konfirmasi ke istrinya melalui direct message instagram, namun tak ada balasan

Bandung Rawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Bandung masih rawan karena Survei Penilaian Integritas (SPI) tergolong rendah.

Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Irawati, mengatakan, pada tahun 2024, Kota Bandung masih masuk dalam kategori rawan dengan nilai SPI 69, sedangkan untuk kategori terjaga dimulai dari nilai 78.

 "Jadi nilai 69 menunjukkan masih banyak potensi risiko korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, maupun integritas ASN," ujar Irawati saat ditemui di Jalan Aceh, Bandung, Selasa (21/10/2025).

Potensi kasus korupsi yang lainnya, kata Irawati, yakni dalam hal jual beli jabatan. Sebab, jika melihat data statistik penanganan perkara menunjukkan hal tersebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi.

"Dalam konteks jual beli jabatan, biasanya lebih kepada siapa yang disukai atau dapat mengakomodasi kepentingan tertentu. Ketika manajemen ASN tidak menempatkan the right man in the right place, akhirnya keputusan tersebut hanya didasari kepentingan pribadi atau kelompok," kata Irawati.

Akibatnya, kata dia, muncul praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan daerah. Apalagi dengan nilai SPI 69, potensi jual beli jabatan juga termasuk dalam risiko karena aspek pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penilaian.

"Konteks inilah yang menjadi perhatian kami melalui MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention), yaitu alat ukur dari KPK dalam delapan area perbaikan tata kelola," ucapnya.

 Irawati mengatakan, terkait hal ini pihaknya menyoroti sejauh mana pengawasan internal Pemerintah Kota Bandung berjalan. Sebab, pengawasan ini menjadi bentuk mitigasi awal apabila ditemukan potensi korupsi atau penyimpangan.

Sehingga dengan begitu, kata dia, potensi korupsi dan penyimpangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh aparatur pengawas internal, baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Kalau melihat sejarah yang sudah berlangsung di Pemkot Bandung, memang cukup tinggi kasus korupsinya. SPI dan juga beberapa kasus sebelumnya menunjukkan hal tersebut," ujar Irawati.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, SPI Pemkot Bandung hingga saat ini belum benar-benar sehat, sedangkan monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP) sudah cukup baik karena nilainya tinggi.

"Walaupun kita memang belum sehat-sehat banget, baru MCSP saja pas 90, kita harus di atas 90. Tetapi SPI masih di bawah 78 baru 69, artinya masih rentan," kata Farhan.

Sementara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pihaknya mengadakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara KPK dan Pemkot Bandung.

"Ini salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan SPI dan juga MCSP untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini berada dalam pemantauan tata kelola yang sehat tanpa korupsi," ucapnya. (*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com Lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id.