PTDI Akan Dipindahkan ke BIJB, Dedi Mulyadi: Bisa Tingkatkan Industri Kedirgantaraan Nasional

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) rencananya akan dipindahkan dari Kota Bandung, ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pemindahan PTDI dari Kota Bandung ke BIJB Kertajati, diyakini dapat mendorong peningkatan industri kedirgantaraan nasional.

Menurutnya, selama ini PTDI sulit berkembang karena berada di lahan terbatas dan lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sementara untuk pengujian pesawat perlu landasan pacu yang relatif panjang.

"Tidak mungkin misalnya PTDI di Bandung itu berkembang dengan pesat dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan. Sehingga saya punya gagasan, bagaimana kalau industri pertahanan dalam negeri itu semuanya dipusatkan di Kertajati," ujar Dedi, Jumat (22/8/2025).

Dedi mengaku, rencana pemindahan PTDI ini sudah disampaikan langsung kepada Direktur Utama PTDI, Pindad, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).

Sebab, kata Dedi, jika PTDI berada di Kertajati, maka akan memiliki lahan yang relatif luas, sehingga PTDI bisa leluasa melakukan uji coba dan juga memperbesar produksinya.

"Kemudian nanti pesawat-pesawat F-16 kan sudah bisa. Di sana sudah bisa berjalan dibanding di sini kan nggak bisa. Mudah-mudahan pikiran ini sama, kalau saya ngomong dengan Mas Budi Komisi I DPR RI sama gagasan dan pemikirannya," katanya.

Baca juga: Tahun Ini, PT BIJB Targetkan Layani 1,2 Juta Penumpang di Bandara Kertajati Majalengka

Baca juga: Selama Sebulan, BIJB Kertajati Majalengka Catat Jumlah Penumpang Hampir 50 Ribu, Ini Alasannya

Kehadiran PTDI pun, kata Dedi, akan menjadikan Kertajati sebagai pusat industri pertahanan dan mendongkrak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penerbangan dari dan ke Kertajati pun, diharapkan bisa kembali menggeliat seperti di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Mengingat, BIJB sudah menjadi bandara internasional.

"Kalau sudah kawasan ekonomi khusus terbentuk disitu industri pertahanan disitu maka maskapai penerbangannya akan jalan. Kita tahu bahwa tidak ada halangan juga kalau itu adalah pangkalan udara tetap membuka maskapai penerbangan sipil," katanya.

Dedi menambahkan, langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini biaya perawatan BIJB mencapai Rp 60 miliar per tahun. 

Bila industri pertahanan masuk, menurutnya biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat.

“Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” ucapnya. (*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com Lainnya di Google News