Jeje Wiradinata dan Unpad Akan Cari Lokasi Aman Untuk Keramba Jaring Apung

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Polemik seputar keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat terus bergulir. 

Pada Rabu (20/8/2025), Jeje Wiradinata Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, perwakilan Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), dan Forum Bela Pariwisata Pangandaran melakukan pertemuan dengan pihak Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung.

Pertemuan selama dua jam mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB itu berlangsung cukup dinamis dengan terjadi perdebatan cukup sengit.

"Jadi, kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak Unpad mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Kita hampir dua jam (berdialog), ya dinamikanya lumayan," ujar Jeje Wiradinata kepada Tribun melalui WhatsApp, Kamis (21/8/2025) pagi.

Pihaknya sempat beradu argumentasi keras sampai kepada banyak hal mengenai posisi KJA yang dinilai menggangu aktivitas pariwisata, nelayan, dan sebagainya.

Baca juga: Pelaku Wisata Tolak Tegas Keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran

"Kan, awalnya kita heran karena kenapa Unpad yang sepertinya ngotot terkait KJA ini. Nah, kita ingin tahu apakah Unpad ini sebagai akademisi atau konsultan?"

"Nah, kemarin sudah terjawab bahwa Unpad itu adalah punya kerjasama dengan PT PBS terkait urusan KJA. Ya mungkin kerjasama dari sisi konsultan atau sebagainya," katanya.

Pertemuan dengan pihak Unpad kemarin itu memang berlangsung dinamis seperti biasa. Dan akhirnya ada titik temu atau kesimpulan yang menjadi kesepakatan di antaranya;

"Pertama, kita menghormati kegiatan budidaya jika untuk kepentingan yang lebih besar. Kita paham dan menghormatinya," ucap Jeje.

Kedua, dimanapun tempatnya, KJA itu tidak boleh menggangu pengembangan wisata bahari yang kini sudah berjalan sebelumnya. 

"Jadi, tidak menggangu pengembangan wisata bahari yang menjadi ikon masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Seperti water sport dan sebagainya," ujarnya.

Ketiga, jika luas 3,29 hektare dan tempatnya di Pantai Timur Pangandaran pihaknya tetap keberatan dan tetap menolak."Kita tetap berbeda jalan yaitu tetap untuk menolak," kata Jeje.

Keempat, supaya tidak menggangu pengembangan wisata bahari di Pantai Timur Pangandaran, maka penentuan titik dan luasnya itu akan dikomunikasikan untuk bersama sama ke lapangan.

"Maksudnya, kita sepakat untuk mencari titik yang aman untuk penempatan KJA itu. Baik titik lokasi maupun luasan lahan," ucapnya.