Ikatan Alumni Unpad Semprot Susi Pudjiastuti yang DInilai Rendahkan Guru Besar, Polemik KJA Memanas

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Polemik penolakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, terus memanas sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2025. 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad) kini menjadi sorotan setelah penolakan keras datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi yang menyampaikan sikapnya di bandara International Beach Strip Susi Air pada Rabu (13/8/2025), menolak tegas keberadaan KJA di kawasan wisata tersebut. 

Penolakan itu didukung Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran sekaligus mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami. 

Turut hadir dalam pernyataan tersebut ratusan anggota Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), termasuk sejumlah nelayan. 

Namun, yang menjadi sorotan munculnya pernyataan Susi Pudjiastuti yang menuai reaksi dari kalangan alumni Unpad. 

Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menyesalkan munculnya kata-kata yang dinilai merendahkan guru besar Unpad.

"Tendensi dari keluarnya kata-kata ‘bodoh’ yang ditujukan ke guru besar Unpad sama dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi," ujar Budi dalam rilisnya yang diterima Tribun Jabar, Senin (18/8/2025) siang.

Baca juga: Ketua HNSI Pangandaran Minta Pemerintah Cabut Izin KJA di Pantai Timur

Baca juga: Susi Pudjiastuti Vicall Gubernur Jabar di Hadapan Ratusan Warga: Siap Tolak KJA di Pangandaran

Padahal, Ia mengklaim, alumni Unpad sejak tahun 1950-an sudah banyak berkiprah di pemerintahan, BUMN, pengusaha, politisi, hingga sektor swasta.

Budi pun menyinggung keberadaan Kampus Unpad Pangandaran yang berdiri sejak 2016 dengan Program Studi Perikanan Laut Tropis berstatus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). 

Menurutnya, riset yang dilakukan di KJA lebih bersifat akademik dan ilmiah."Apabila ada perbedaan pendapat, silakan dibantah dengan argumentasi ilmiah, bukan dengan kata-kata yang kurang pantas."

"Setahu saya, KJA Unpad ini adalah laboratorium lapangan untuk budidaya lobster. Justru tujuannya agar kita tidak kalah dengan Vietnam yang mengambil benih lobster dari kita lalu berhasil membesarkannya," katanya. 

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad), Prof. Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., mengungkap kegagalan proyek Keramba Jaring Apung (KJA) yang pernah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan saat Susi Pudjiastuti menjadi Menteri, di perairan Pangandaran.

Menurut Yudi, KJA yang kala itu diimpor dari Norwegia dengan nilai sekitar Rp 42 miliar untuk Pangandaran dan total Rp 135 miliar untuk seluruh Indonesia rusak parah hingga tidak berfungsi karena penempatannya tidak tepat.

"Dulu Ibu Susi juga pernah membuat KJA di Pangandaran. Karena tidak melalui studi atau kajian yang matang, asal simpan KJA, akhirnya rusak," ujar Yudi melalui WhatsApp kepada Tribun Jabar, Kamis (14/8/2025) sore.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Vicall Gubernur Jabar di Hadapan Ratusan Warga: Siap Tolak KJA di Pangandaran

Ia menjelaskan, bahwa lokasi penempatan KJA tersebut berada di wilayah yang memiliki gelombang besar sehingga konstruksi tidak mampu menahan arus. 

"KJA-nya hancur, sekarang jadi sampah di laut. Padahal, nilainya puluhan miliar dan diresmikan oleh Presiden."

"Itu biayanya sekitar Rp 42 Miliar, tapi total untuk seluruh Indonesia itu Rp 135 Miliar. Dulu uang itu hilang," katanya.

Tentu, peristiwa yang terjadi pada tahun 2018 itu menjadi pelajaran penting bagi pihaknya untuk menghindari kesalahan serupa. 

Baca juga: Ketua HNSI Pangandaran Minta Pemerintah Cabut Izin KJA di Pantai Timur

Berdasarkan kajian Unpad, kawasan yang dinilai cocok untuk penempatan KJA di Pangandaran adalah Pantai Timur.

"Karena memiliki karakteristik perairan yang lebih terlindung dan agak berteluk. Jadi, yang cocok itu di pantai timur," ucap Yudi.

Kemudian di kawasan itu untuk BBL-nya juga melimpah."Karena, Pangandaran sebagai salah satu yang memiliki sumber BBL," ujarnya. 

Baca juga: Kisruh KJA di Pantai Timur Pangandaran, Susi Pudjiastuti Minta Maaf Karena Tidak Ikuti Sejak Awal

Sebelumnya diberitakan, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan alasan dirinya walk out dari rapat dialog penolakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran yang digelar sepekan lalu.

Susi mengaku tidak sepakat dengan pernyataan seorang profesor dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang menyebut bibit lobster akan mati percuma jika tidak ditangkap.

"Dia ngomong di rapat, kalau bibit lobster gemes itu tidak ditangkap, nanti juga mati. Saya mau ngamuk, tapi tidak enak karena beliau sudah tua, lebih tua dari saya."

"Daripada saya marah ke orang tua, apalagi seorang dosen, profesor lagi, ya saya pilih keluar rapat," ujar Susi kepada sejumlah wartawan di bandara internasional beach street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025) siang.

Menurut Susi, pemikiran tersebut keliru karena setiap makhluk yang mati di laut tetap menjadi bagian dari rantai makanan.  

"Tidak ada percuma dalam ekosistem. Kalau mati di laut, ya dimakan makhluk lain. Profesor seperti itu namanya bodoh," katanya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap akademisi itu.  

"Ibu Susi kecewa, saya juga kecewa. Seharusnya akademisi menyampaikan pendapat secara lurus dalam konteks apapun," ucapnya.

Jeje pun mempertanyakan kehadiran profesor dalam forum dialog di Samsat Pangandaran, apakah sebagai akademisi atau konsultan bagi perusahaan yang mengoperasikan KJA.  

"Kalau datang sebagai konsultan, ya harus jelas ngomong sebagai konsultan. Kalau sebagai akademisi, harusnya membahas tidak hanya dari sisi perikanan, tapi juga aspek lingkungan, pariwisata, dan tata ruang wilayah," kata Jeje.

Ketidakjelasan posisi akademisi dan minimnya melibatkan pemerintah daerah dalam proses perizinan KJA menjadi satu sumber polemik di masyarakat pesisir.

Susi menilai KJA di Pantai Timur Pangandaran bermasalah dari sisi perizinannya. 

Melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (9/8/2025), Susi mengajak publik untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pemilik KJA itu.

"Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo," tulis Susi di akunnya dikutip Tribun Jabar, Sabtu (9/8/2025) sore.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Desak Cabut Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, Dinas KP Jabar Akan Ajukan ke KDM

Beberapa jam kemudian, Susi membagikan informasi awal terkait tiga pihak yang disebutnya memiliki KJA di wilayah pantai timur Pangandaran.

1. PT Pasifik Bumi Samudera
2. PT Vietmindo Inter Pasifik
3. Supriadi

"Sebagai preliminary information ini 3 pemilik KJA di Pangandaran. Ada yang bisa bantu cari tahu siapa orang-orang di belakang perusahaan ini?" ucapnya.

Sebelumnya, pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), Fiar Nafy, menegaskan, pihaknya siap mengikuti evaluasi pemerintah terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. 

Hal itu disampaikannya menyusul berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata.

"Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang," ucap Fiar. (*)