Ketua HNSI Pangandaran Minta Pemerintah Cabut Izin KJA di Pantai Timur

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.

Desakan itu disampaikan langsung di hadapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dalam pertemuan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air, Pamugaran, Rabu (13/8/2025). 

Ratusan warga yang terdiri dari pelaku usaha wisata dan nelayan turut hadir dan menyatakan sikap penolakan.

"Ini reaksi keras karena KJA mengganggu kepentingan pariwisata dan nelayan. Kami berharap pernyataan ini didengar pengambil kebijakan di pusat dan provinsi," ujar Jeje kepada sejumlah wartawan di bandara internasional beach street Susi Air Pamugaran, Rabu siang.

Meski izin KJA telah dikeluarkan, kewenangan pengelolaan laut 0–12 mil berada di tangan Pemprov Jawa Barat. Untuk itu, Ia meminta Pemprov menggunakan kewenangannya untuk menolak keberadaan KJA.

Menurut Jeje, masalah KJA bukan sekadar urusan perikanan, melainkan menyangkut banyak aspek seperti terganggunya pariwisata, kerusakan lingkungan, dan potensi konflik sosial.

Jeje pun mengkritik proses perizinan yang tidak melibatkan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran.

"Awal ada KJA itu saat saya masih Bupati Pangandaran. Saya tanya ke dinas perikanan, ternyata tidak pernah dilibatkan. Kalau ada kebijakan seperti ini, pemerintah daerah seharusnya diajak bicara," katanya.

Jeje mengancam akan terus melakukan penolakan jika izin KJA tidak dicabut. Namun, Ia memastikan langkah yang diambil akan tetap tertib dan sesuai hukum.

"Kita lakukan dengan cara beradab, tidak boleh anarkis. Saya sekarang kan punya waktu untuk terus menuntut," ucap Jeje.(*)