Warga di Ciamis Bawa Pasien ke Disdukcapil karena Sulit Dapat Layanan Kesehatan akibat Tak Punya KTP

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Seorang warga tanpa identitas alias tak punya KTP yang jatuh sakit diantar oleh warga Desa Bahara, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, ke Kantor Disdukcapil Ciamis pada Jumat, 25 Juli 2025.

Warga sakit itu mengalami hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan karena tidak memiliki dokumen kependudukan apa pun. Pasien yang sedang sakit itupun terpaksa harus dibawa langsung ke Disdukcapil.

Kejadian ini memantik perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ciamis, yang menegaskan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan hingga ke tingkat lingkungan terkecil.

Pasien yang diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga dan sebelumnya tinggal di luar daerah itu dibawa ke Puskesmas Panjalu dalam kondisi sakit.

Baca juga: Lapas Ciamis Relokasi 49 Narapidana Risiko Sedang dan Tinggi ke Lapas Garut, Tekan Potensi Gangguan

Namun saat proses administrasi, pihak Puskesmas mendapati bahwa pasien tidak memiliki KTP, Kartu Keluarga, maupun dokumen identitas lainnya.

“Setelah dilakukan pengecekan melalui sistem biometrik nasional, tidak ditemukan data yang cocok. Indikasinya, yang bersangkutan belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik,” ungkap Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhammad Supyan saat dihubungi, Sabtu (26/7/2025).

Karena tidak ada data dasar yang bisa ditelusuri, lanjut Yayan, proses pembuatan dokumen tidak bisa dilakukan secara instan.

Perlu adanya pengakuan dan pernyataan resmi dari perangkat desa dan lingkungan sekitar bahwa pasien memang berdomisili di wilayah tersebut.

Dalam kasus seperti ini, Disdukcapil menetapkan prosedur yang harus diikuti:

1. Pemeriksaan biometrik (sidik jari dan retina).

2. Pengumpulan informasi pribadi dan verifikasi dengan database nasional.

3. Pengajuan dokumen pendukung seperti ijazah atau dokumen lain (jika ada).

4. Jika tetap tidak ditemukan, formulir pengajuan NIK harus ditandatangani oleh RT, RW, dan Kepala Desa.

5. Setelah verifikasi dan persetujuan pejabat Disdukcapil, baru diterbitkan NIK dan dilakukan perekaman KTP-el.

“Kalau pasien dalam kondisi sakit parah dan tidak bisa diwawancarai langsung, maka keluarga atau pihak yang mengenalnya bisa mewakili,” terang Yayan.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Disdukcapil Ciamis telah menjalankan dua program strategis yakni Superdeskel dan PASTI MANIS

Untuk program Superdeskel, Disdukcapil menugaskan petugas untuk mendampingi desa dalam pelayanan dokumen kependudukan, sementara PASTI MANIS bertujuan memberi kemudahan akses layanan yang cepat, pasti, dan berbasis digital.

“Ketertiban Adminduk bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab sosial bersama. Ketua RT, RW, dan masyarakat harus aktif mendata warganya,” ujar Yayan.

Yayan menekankan bahwa dokumen kependudukan merupakan dasar legal yang menunjang berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan. 

Ia juga mengingatkan pentingnya empati dan kepedulian terhadap warga sekitar, khususnya mereka yang hidup sendirian tanpa keluarga.

“Kalau menemukan tetangga atau warga yang belum punya dokumen kependudukan, tolong bantu atau laporkan ke RT agar segera difasilitasi,” imbaunya.

Menurutnya, ketertiban administrasi menjadi bagian dari upaya mendukung visi Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inklusif, dan melayani.

“Kejadian ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa dokumen kependudukan bukan hanya formalitas. Ini adalah syarat hidup yang layak dan legal di negeri sendiri,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Kolam Renang Legenda di Ciamis yang Murah Dibuka Lagi, Fasilitas Mantap, Cocok Buat Liburan Keluarga