Temui Puluhan Pegawai RSUD dr Soekarjo yang Kena PHK, DPRD Kota: Kami Minta Ada Solusi Lain

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya menerima kunjungan puluhan pegawai RSUD dr Soekardjo yang sebelumnya diputus kontrak, Jumat (3/1/2025).

Dalam pertemuan itu, puluhan eks pegawai RSUD dr Soekardjo meminta agar dipertimbangkan kembali pemutusan kontrak tersebut.

"Kami dari Komisi I setelah mengadakan rapat kerja dengan pihak rumah sakit, Sekdakot kemudian BKPSDM dan Dinas Kesehatan tempo hari lalu, terus kembali melakukan pemantauan juga mempertanyakan kondisi tersebut," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com.

Baca juga: Puluhan Pegawai RSUD dr Soekardjo yang Diputus Kontrak Temui Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya

Menurut Dodo, pemerintah saat ini sedang berproses untuk mengkaji ulang adanya pemutusan kontrak kerja termasuk alih daya security RSUD dr Soekardjo.

"Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus serius. Kemudian kemarin juga kami mendapatkan informasi dari Kemenpan RB sudah berkunjung ke Tasikmalaya ke, BLUD dan menyarankan untuk bukan PHK tapi dipekerjakan solusinya seperti apa mungkin itu teknisnya," kata Dodo.

Dodo berpendapat, DPRD Kota Tasikmalaya akan terus memperjuangkan eks pegawai RSUD dr Soekardjo yang diputus kontrak hingga mendapatkan solusi yang saling menguntungkan.

Sebab kata dia, mereka yang diputus kontrak telah mengabdi sekian tahun di BLUD, lalu harus menerima nasib pahit.

"Jadi intinya kami terus memperjuangkan mereka sekalipun tidak dipekerjakan kembali di rumah sakit, tapi ada solusi dipekerjakan di tempat kerja lain, dan ini harus menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk alih daya security," ucap Dodo.

Pihaknya akan mengawal kasus ini supaya mendapatkan solusi jelas, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya pengangguran, kemudian efek negatifnya angka kriminalitas yang tidak terbendung.

"Kita tahu mereka hanya sebatas untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air mungkin, bekerja di rumah sakit selama ini bukan pejabat yang berpenghasilan tinggi, tapi semata-mata untuk mempertahankan hidupnya," jelasnya.

Maka dari itu DPRD dalam hal ini Komisi I mendorong terhadap tanggungjawab untuk keselamatan masyarakat khususnya pegawai yang diputus kontrak.

"Kami terus berjuang untuk mereka melalui pemerintah kota," katanya. (*)