Puluhan Pegawai RSUD dr Soekardjo yang Diputus Kontrak Temui Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya menerima puluhan pegawai RSUD dr Soekardjo yang diputus kontrak, di Ruangan Banmus, pada Jumat (3/1/2025).

Dalam pertemuan dengan Komisi I, puluhan pegawai RSUD dr Soekardjo meminta agar dipertimbangkan kembali pemutusan kontrak tersebut.

"Memang kami dari Komisi I setelah mengadakan rapat kerja dengan pihak rumah sakit, Sekdakot kemudian BKPSDM dan Dinas Kesehatan tempo hari lalu, terus kembali melakukan pemantauan juga mempertanyakan kondisi tersebut," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com,

Menurut Dodo, pihak pemerintah saat ini sedang berproses untuk mengkaji ulang adanya pemutusan kontrak kerja termasuk alih daya security RSUD dr Soekardjo. 

"Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus serius. Kemudian kemarin juga kami mendapatkan informasi dari Kemenpan RB sudah berkunjung ke Tasikmalaya ke BLUD dan menyarankan bukan di PHK tapi dipekerjakan solusinya seperti apa mungkin itu teknisnya," kata Dodo.

Yang terpenting harapan DPRD dari pertemuan dengan teman-teman pegawai RSUD Soekardjo ini harus ada solusi yang jelas.

Karena hampir semuanya mengabdi sekian tahun di BLUD, terus sekarang harus menerima nasib yang sangat pahit, tentu ini harus menjadi pertimbangan yang menurut hati nurani.

"Jadi intinya kami terus memperjuangkan mereka sekalipun tidak dipekerjakan kembali di rumah sakit, tapi ada solusi dipekerjakan di tempat kerja lain, dan ini harus menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk alih daya security," ucap Dodo.

Sebab ini kalau dibiarkan pertama akan menimbulkan meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya pengangguran, kemudian tentu efek negatifnya angka kriminalitas yang tidak terbendung.

"Kita tahu mereka hanya sebatas untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air mungkin, bekerja di rumah sakit selama ini bukan pejabat yang berpenghasilan tinggi, tapi semata-mata untuk mempertahankan hidupnya," jelasnya.

Maka dari itu DPRD dalam hal ini Komisi I mendorong terhadap tanggungjawab untuk keselamatan masyarakat khususnya pegawai yang diputus kontrak.

"Kami terus berjuang untuk mereka melalui pemerintah kota," katanya.(*)