Tolak Hasil Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, Massa Pendemo Sebut Politik Uang, Bawaslu dan KPU Lalai

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Usai berdemo di depan Hotel Grand Metro, massa pendemo yang mengatasnamakan Masyarakat Kota Tasikmalaya Menggugat kembali gelar demo di kantor Bawaslu.

"Kita dalam menyampaikan aksi hari ini, bahwa pemilu sudah cacat hukum, karena terindikasi dugaan politik uang yang begitu terstruktur dan masif," kata Koordinator lapangan Dadi Abidarda kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Dadi pun mengaku pihaknya tidak masalah siapa yang menang tapi pelanggaran yang dilakukan selama pilkada harus segera ditindaklanjuti.

"Siapapun yang menang, siapapun yang dilantik buat kami tidak masalah, tapi proses pilkada ini dinodai oleh praktik politik uang. Ini tidak terjadi di Pilkada sebelumnya, dan kami atas nama rakyat Tasikmalaya melawan terhadap ketidakadilan dan kelalaian para penyelenggara pemilu di Kota Tasikmalaya," ucapnya.

Baca juga: Sebut Pilkada 2024 Cacat Hukum, Masyarakat Kota Tasikmalaya Demo di Tempat KPU Gelar Rapat Pleno

Selain itu, terkait pelanggaran pun pihak KPU maupun Bawaslu sudah mengakui adanya praktik politik uang tapi belum ada tindakan apapun.

"Saya yakin Bawaslu dan KPU dia mengakui, bahwa Bawaslu waktu aksi yang kedua dan mengiyakan telah terjadinya politik uang tapi faktanya saya tidak tahu, apakah kasus yang memang menghasilkan rekomendasi atau belum, saya tidak tahu," keluhnya.

Pihaknya pun bakal terus mengawal proses pelanggaran ini hingga tuntas dan ada hasil yang selama ini dilaporkan kepada penyelenggara.

"Yang pasti saya hari ini akan terus mengawal proses sampai ke pelantikan," pungkasnya.

Ketika ditanyai sikap hari ini, ia menuturkan pihaknya tak ada kapasitas untuk menjegal, tapi ingin ada tranparansi terhadap apa yang terjadi saat ini di Kota Tasikmalaya.

"Dalam momentum pleno ini kami hanya menyampaikan dengan kapasitas kami, keterbatasan apa yang menjadi temuan kami, apa yang menjadi bentuk perlawanan terhadap dugaan indikasi campur tangan oligarki dalam hal memenangkan Paslon," katanya.

Aksi ini pun buntut dari penolakan Pilkada yang sudah berlangsung di Kota Tasikmalaya, meskipun saat ini tengah dilaksanakan rapat pleno.

"Menolak hasil pilkada hari ini, kami menolak karena terjadinya sebuah pelanggaran-pelanggaran sangat terstruktur dan masif di Kota Tasikmalaya. Dan saya tidak terjebak oleh 1,2,3 maupun 4, yang jelas praktik politik uang ini harus dilawan," tutupnya. (*)

Baca juga: Gelar Rapat Pleno Pilkada Tingkat Kota, KPU Kota Tasikmalaya: Penentuan Hasil Pilihan Masyarakat