APBD Jabar Dipangkas hingga Rp6T, Pemerintah Diminta Bijak Kelola Anggaran & Buat Program Pro Rakyat

Menurut Acu, hal tersebut hanya persoalan pergeseran anggaran dari sebelumnya penerimaan Provinsi kepada kabupaten/kota. 

“Saya kira Pemprov harus mencari sumber pendapatan baru yang bisa meningkatkan penerimaan daerah. Saya ambil contoh BUMD sekitar 60 di Jabar, tapi 80 persen rugi. Hanya yang untung itu 2-3 BUMD ini bagaimana BUMD yang banyak ini didorong dan disiapkan untuk menghasilkan keuntungan dan public service yang bagus dari sisi dampak ekonomi,” jelasnya. 

Hal-hal tersebut harus dilakukan di samping inovasi-inovasi dan tren ke depan dengan adanya teknologi informasi banyak hal yang ditempuh. 

“Hal itu bisa mendorong pemerintah Provinsi bukan saja dari sisi finansial, tetapi dari sisi koordinasi, kolaborasi dan inovasi,” ujarnya. 

Hematnya, pembangunan tidak 100 persen soal anggaran, tapi bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemprov memberikan relaksasi dan kemudahan kepada sektor ekonomi. 

“Dengan kondisi fiskal yang menurun secara volume, bagaimana Gubernur ke depan harus memiliki dan memastikan bahwa program tersebut pro rakyat. Pro pada pengurangan angka kemiskinan, dipastikan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan paling penting pro stability, bagaimana harga-harga bisa stabil,” kata Acu. (*)