APBD Jabar Dipangkas hingga Rp6T, Pemerintah Diminta Bijak Kelola Anggaran & Buat Program Pro Rakyat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat harus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp6 triliun.

Tak ayal, berbagai cara harus dilakukan pemerintah untuk kembali meningkatkan APBD Jabar yang terpangkas akibat kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Anggota DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran dari APBD yang menurun.

Baca juga: Berdayakan Perempuan Lewat Budidaya Ulat Sutra Guna Pengembangan Komunitas dan Ekonomi

“Kalau sekarang ibaratnya pemprov itu sudah jatuh tertimpa tangga kalau diteruskan rumahnya rubuh. Kenapa? Karena yang pertama kita covid, yang kedua kita minjem untuk membayar APBD satu tahun itu.” ujar dia Rabu (7/8/2024).

“Saya ngomong gitu karena prosesnya sangat cepat, mungkin itu inisiatif eksekutif ya karena tidak dibahas betul secara detail, maksud saya boleh kita minjem tapi dengan syarat itu dilakukan untuk hal yang sangat sangat penting, berjangka panjang dan menguntungkan untuk APBD,” jelasnya.

Menurut Haru, APBD Jabar harus mendapatkan perhatian serius oleh seluruh pihak, sehingga dengan anggaran yang terbatas mampu memberikan manfaat-manfaat untuk masyarakat.

“Saya masuk ke dewan itu 2019 masih Rp 36,79 T sekarang jadi 30 T, nah ini harus jadi perhatian serius, sehingga dengan anggaran terbatas ini bisa bermanfaat besar untuk masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Pentingnya Kemandirian Ekonomi Santri Dinilai Mampu Kembangkan Potensi Diri dan Lingkungan

Haru menyoroti target pendapatan daerah yang tidak terpenuhi dan berbanding terbalik dengan belanja daerah yang justru meningkat.

“Bahkan menurut informasi yang saya terima dari teman-teman di banggar, katanya target pendapatan tidak tercapai tapi malah belanja naik, ini kan masalah, dan harus segera diselesaikan.”

“Kalau APBD kita turun tandanya kan belanjanya harus dikurangin, dan harus dipikirkan lagi gimana caranya supaya APBD ini naik bukan justru dibiarkan,” imbuhnya.

Ketika disinggung soal kebijakan yang mewajibkan daerah untuk membelanjakan anggarannya di dalam Jawa Barat, menurutnya hal tersebut sudah ada sejak lama, tinggal bagaimana pengaplikasiannya dan pengawasannya guna APBD Jawa Barat bisa kembali meningkat.

Baca juga: Transportasi Logistik Laut Dinilai jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Sebenarnya regulasi untuk itu sudah ada, tinggal bagaimana pengaplikasian dan pengawasannya saja,” kata Haru. 

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi UNPAS, Acuviarta Kartabi, menuturkan kebutuhan pembangunan di Jawa Barat membutuhkan biaya besar, di sisi lain volume anggaran mengalami penurunan. 

“Satu hal yang paling penting, anggaran itu dikelola oleh kabupaten/kota. Pemprov diharapkan mampu mengkomunikasikan itu dengan Pemda agar penambahan APBD kabupaten/kota itu betul-betul untuk meningkatkan pembangunan di daerah,” tegas Acu.

Baca juga: Lowongan Kerja di 8 Instansi yang Resmi yang Buka Formasi untuk Sarjana Ekonomi di CPNS 2024

Menurut Acu, hal tersebut hanya persoalan pergeseran anggaran dari sebelumnya penerimaan Provinsi kepada kabupaten/kota. 

“Saya kira Pemprov harus mencari sumber pendapatan baru yang bisa meningkatkan penerimaan daerah. Saya ambil contoh BUMD sekitar 60 di Jabar, tapi 80 persen rugi. Hanya yang untung itu 2-3 BUMD ini bagaimana BUMD yang banyak ini didorong dan disiapkan untuk menghasilkan keuntungan dan public service yang bagus dari sisi dampak ekonomi,” jelasnya. 

Hal-hal tersebut harus dilakukan di samping inovasi-inovasi dan tren ke depan dengan adanya teknologi informasi banyak hal yang ditempuh. 

“Hal itu bisa mendorong pemerintah Provinsi bukan saja dari sisi finansial, tetapi dari sisi koordinasi, kolaborasi dan inovasi,” ujarnya. 

Hematnya, pembangunan tidak 100 persen soal anggaran, tapi bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemprov memberikan relaksasi dan kemudahan kepada sektor ekonomi. 

“Dengan kondisi fiskal yang menurun secara volume, bagaimana Gubernur ke depan harus memiliki dan memastikan bahwa program tersebut pro rakyat. Pro pada pengurangan angka kemiskinan, dipastikan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan paling penting pro stability, bagaimana harga-harga bisa stabil,” kata Acu. (*)