Program Perlindungan Sosial Diharapkan jadi Prioritas Caleg Terpilih Selain Kebijakan Pendidikan
Program-program perlindungan sosial telah dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.
TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Puluhan caleg terpilih dari Partai Golkar Jabar diharapkan membantu rakyat dengan program-program perlindungan sosial.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily saat menutup Pendidikan Politik (Dikpol) Peningkatan Kapasitas Caleg DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Partai Golkar angkatan ke-4 di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Rabu (31/7/2024).
Program-program perlindungan sosial, kata dia, telah dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.
Baca juga: Masyarakat Dapat Daging Kurban dari Golkar Jabar, MQ Iswara: Misi Kepedulian Sosial
Di komisi ini, kata dia, banyak yang bisa diperbuat untuk rakyat seperti PKH dan BPNT.
"Jadi jelas, tugas utama Partai Golkar adalah pertama, melindungi rakyat. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Ace.
Dalam kesempatan itu, Ace sempat menyinggung soal Indonesia bakal menjadi negara maju pada 2045 karena memiliki bonus demografi dengan lebih dari 50 persen penduduk usia produktif.
Baca juga: Milad Fikom Unisba ke-41, PR Perusahaan Mesti Bisa Ciptakan Storytelling Melalui Media Sosial
Namun di sisi lain, ujar Ace, Indonesia menghadapi masalah tingkat Intelligence Quotient (IQ) masih rendah. Rata-rata IQ orang Indonesia sekitar 78.
"Kenapa tingkat IQ orang Indonesia rendah, karena yang paling utama, tingkat pendidikan rendah. Dibanding Singapura, tingkat IQ penduduknya rata-rata 108. Ketika diskusi dengan berbagai pihak, karena pendidikan kita tidak merata," katanya.
Ace berharap kepada kader Golkar yang duduk di DPRD kabupaten/kota serius dalam mengelola pendidikan di daerah.
Baca juga: 5 Bantuan Sosial Jenis Ini akan Segera Cair Setelah Lebaran, Apakah Kamu Sudah Terdaftar KPM?
Dia meminta para kader Golkar utuk merumuskan program dalam konteks legislasi, kebijakan, dan penyusunan anggaran, kader Golkar harus terdepan untuk memastikan kualitas pendidikan di daerah meningkat.
"Indonesia masih menghadapi ketimpangan kesejahteraan. Di Jawa Barat, antara utara dan selatan, masih terjadi ketimpangan," ucapnya.
Dikpol ini diikuti 56 caleg terpilih terdiri dari 9 Golkar Kabupaten Purwakarta, 7 dari Majalengka, 5 Ciamis, 7 Kota Banjar, 5 Pangandaran, 7 Kabupaten Tasikmalaya, 5 Kota Tasikmalaya, 5 peserta susulan, dan ditambah peserta susulan mengganti beberapa sesi 6 orang.
Pendidikan politik seperti ini, kata dia, seharusnya dilaksanakan selama dua minggu tetapi dipadatkan menjadi tiga hari.
Pada kesempatan itu, Ace bercerita soal Golkar yang memiliki kelemahan dalam urusan kedisiplinan.
"Saya tidak ingin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar, ada kader Partai Golkar di DPRD yang tidak menunjukkan keteladanan. Saya ingin, kader Golkar, sekalipun tidak menjadi pimpinan, tetapi menguasai panggung kepemimpinan di masing-masing kabupaten/kota," ucapnya.
GGW Minta Kasus Dugaan Pungli di Disdik Garut Diusut Tuntas, Bupati Akan Cek Langsung |
![]() |
---|
Disdik Garut Diduga Minta Uang Pelicin Bantuan Sekolah, Harus Setor 30 hingga 60 Juta Rupiah |
![]() |
---|
Pendidikan Pangandaran Tercoreng, Ada Murid Lakukan Bullying di Halaman Kelas |
![]() |
---|
Cegah Penyimpangan Anggaran Bantuan Pendidikan, Kejari dan Polres Tasik Lakukan Pengawasan |
![]() |
---|
Selain SDN Mandalawangi, Disdik Catat Masih Banyak Sekolah Rusak Berat di Kabupaten Tasikmalaya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.