GGW Minta Kasus Dugaan Pungli di Disdik Garut Diusut Tuntas, Bupati Akan Cek Langsung

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari 

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Kasus dugaan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dapat sorotan dari penggiat anti korupsi Garut Governance Watch (GGW).

Ketua GGW Agus Sugandi mengatakan pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh.

"Dugaan pungutan liar sebagai pelicin untuk mendapatkan bantuan sekolah ini mencoreng transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan," ujarnya saat dihubungi Tribun, Kamis (14/8/2025).

Ia menuturkan, pihaknya juga sudah mendapatkan informasi dari sejumlah sekolah bahwa mereka yang mendapat bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat diharuskan setor uang pelicin agar mendapatkan bantuan kembali.

Setoran tersebut ungkapnya sebesar 15 persen dari dana bantuan yang diterima sekolah dengan nominal Rp 200 juta dan Rp 400 juta.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kejari Sumedang Tetapkan 2 Pegawai Perhutani Jadi Tersangka Korupsi Kayu

"Inspektorat harus segera melakukan audit investigatif secara komprehensif, kemudian menelusuri aliran dana. Jangan sampai ada dugaan dana mengalir ke pejabat di atasnya," ucap Agus.

Ia menegaskan, bila masalah ini dibiarkan berlarut, dunia pendidikan akan tercoreng yang berimbas pada masa depan anak-anak di Garut yang akan ikut dirugikan.

"Miris sekali jika bantuan yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki sarana PAUD malah dipotong oleh oknum yang tak bertanggung jawab," katanya.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara menyuruh di lingkungan Dinas Pendidikan terkait isu dugaan itu.

Syakur menyebut bahwa dana bantuan itu merupakan dana yang langsung diturunkan dari pemerintah pusat ke sekolah.

"Nanti saya lakukan pengecekan di dalam seperti apa, nanti kita akan verifikasi dan cari," ujarnya singkat kepada awak media.

Sebelumnya, sejumlah sekolah di Garut mengeluh adanya keharusan menyetor sejumlah uang yang diduga diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Setoran tersebut dikatakan untuk pelicin agar sekolah tersebut bisa mendapatkan bantuan kembali di kemudian hari.

"Bantuannya untuk revitalisasi sekolah, besarannya 200 juta hingga 400 juta, kami diharuskan menyetor 30 juta sampai 60 juta ke seseorang di Disdik," ujar salah satu pengelola sekolah di Garut kepada Tribunjabar.id yang meminta namanya tak disebutkan dengan alasan keamanan, Kamis (14/8/2025).(*)