Kisruh PPDB di Ciamis, Ketua Forum Kades Kecamatan Banjaranyar Geram, Kepala KCD Tak Hadir Audiensi

“Kalau dikatakan, sudah empat kali Komisi IV mengundang KCD untuk dengar pendapat tapi tidak pernah hadir, hanya mendatangkan stafnya saja yang notabene tidak punya kewenangan untuk mengambil kebijakan,” tegasnya.

Lanjut Syarif, kisruh PPDB secara umum akan dia sampaikan ke Disdik Provinsi untuk mencari solusinya, sekaligus meminta jabatan Kepala KCD Wilayah XIII yang saat ini dijabat Widhy Kurniatun diganti.

“Ketidakhadiran KCD setiap kami undang, artinya KCD tidak menghargai dan tidak mau bekerjasama dengan kami sebagai Komisi IV DPRD sebagai mitra kerja pendidikan. Makanya tidak akan selesaikan urusan di Jawa Barat, karena tidak bisa diselesaikan di Ciamis karena KCD-nya punya sifat seperti itu,” paparnya.

Khusus PPDB di SMAN 2 Banjarsari yang tidak menerima 72 murid asal Kecamatan Banjarsanyar sebagai daerah pemekaran dari Kecamatan Banjarsari itu, sampai saat ini belum ada keputusan, padahal hari ini sudah mulai proses belajar mengajar. 

“Artinya KCD tidak mampu melayani keinginan hak-hak dasar penduduk desa di Banjaranyar. Kalau tidak bermanfaat buat Ciamis tentu saja kami ingin Kepala KCD diganti, karena memang KCD tidak bermanfaat untuk Ciamis,” jelasnya.

Sementara nasib 72 murid yang tidak diterima di SMAN 2 Banjarsari, Syarif menjamin akan mendapatkan solusi sepulangnya dari provinsi karena hal itu bukan kewenangan daerah.

“Insya Allah saya akan berangkat ke provinsi dan yakin orang pemangku kebijakan di provinsi tidak mungkin mengorbankan rakyat karena regulasi. Insya Allah bisa masuk, saya yakin tidak ada undang-undang tidak ada aturan yang akan menyengsarakan masyarakat, apalagi ini dunia pendidikan adalah dunia yang paling mendasar. Jadi bersabarlah tunggu sepulang saya dari provinsi,” tandasnya. (*)