Pilkada Kota Tasikmalaya 2024

Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, Bawaslu Tidak Bisa Akses Data Coklit Pantarlih, Ini Alasannya

Terkait proses tahapan coklit kelak, Bawaslu Kota Tasikmalaya mengaku tidak dapat mengakses data yang sudah dicoklit atau tidak.

Penulis: Aldi M Perdana | Editor: Dedy Herdiana
Tribunpriangan.com/Aldi M Perdana
Humas Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron (tengah) saat ditemui pada Senin (24/6/2024). 

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data daftar pemilih Pilkada Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akan digelar pada Selasa (25/6/2024) besok sampai 25 Juli 2024.

Sedangkan sebanyak 1953 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk tahapan coklit tersebut telah dilantik secara serentak di semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan setempat hari ini, Senin (24/6/2024).

Terkait proses tahapan coklit kelak, Bawaslu Kota Tasikmalaya mengaku tidak dapat mengakses data yang sudah dicoklit atau tidak.

"Bawaslu Kota Tasikmalaya sampai jajaran ke tingkat Kelurahan, tidak memiliki akses terkait dengan data yang sudah dicoklit atau tidak," ungkap Humas Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron pada Senin (24/6/2024).

"Tetapi paling tidak, kami menyampaikan ke teman-teman Panwascam dan PKD untuk berkoordinasi dengan PPS dan PPK per hari ini. Yang sudah cocok itu berapa orang, kemudian siapa saja, dan itu nanti untuk dijadikan bahan uji petik langsung ke warga," lanjutnya.

Baca juga: Pilkada Tasikmalaya, 1953 Pantarlih Dilantik, Bawaslu Terapkan Pengawasan Melekat Antisipasi Joki

Menurut Enceng, akses pihaknya terhadap data coklit tersebut dibatasi.

"Jadi, kami hanya bisa mendapatkan informasi dari PPS, bawah ini lho yang sudah tercoklit. Apalagi elemen datanya hari ini 'kan juga berhubungan dengan Undang-undang perlindungan data, artinya hanya nama dan juga alamatnya. Terkait NIK dan NKK-nya, saya kira itu terjadi pembatasan," jelas dia.

Terkait posko pengaduan bagi masyarakat, Enceng menyebut bahwa posko tersebut tersedia di seluruh kecamatan.

"Seluruh Panwaslu Kecamatan itu ada posko pengaduan terkait dengan pengawalan hak pilih. Jadi, di seluruh kecamatan itu ada posko pengaduan, artinya bagi warga yang ada di Kota Tasikmalaya dapat mengadukan jika yang bersangkutan tidak tercatat atau tidak terdaftar," ujarnya.

Enceng juga mengimbau masyarakat untuk ikut andil melakukan pengawasan bersama-sama.

"Tentu kami juga menyampaikan kepada seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan secara bersama-sama, untuk mengawal hak pilih pada tahapan Pilkada 2024," ucapnya.

Pengawasan yang dimaksud, tambah Enceng, yakni pengawasan dalam aspek netralitas dan legalitas.

"Hari ini Pantarlih sudah dilantik, maka kemudian dipastikan suruh Pantarlih tidak terafiliasi pada partai politik manapun. Kalaupun misalnya ada, itu juga kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menyampaikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan lagi anggota partai politik," ucapnya.

Enceng juga mengungkap pola pengawasan dari Bawaslu Kota Tasikmalaya terhadap proses coklit yang akan melekat guna menghindari joki dalam proses coklit.

"Teman-teman PKD harus mengetahui Pantarlih yang terlantik, mulai dari mengetahui orangnya siapa, lokasinya di mana, agar nanti pada saat melakukan pengawasan itu bisa terkawal," katanya.

Selanjutnya, pihak PKD juga akan melakukan pengawasan secara langsung meski secara teknis, Enceng mengaku tidak dapat dilakukan secara maksimal.

"Paling tidak, kecamatan pun juga akan membagi ke beberapa titik kelurahan dan kampung, karena di tingkat kecamatan itu ada personel kurang lebih 11 orang yang dapat diperbantukan untuk melakukan pengawasan proses coklit di lapangan," jelasnya.

Lalu, pihak Panwascam akan bekomunikasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) supaya pada hari kelima atau hari keenam tahapan coklit, seluruh unsur pengawas Pemilu di Kota Tasikmalaya akan melakukan uji petik terkait proses coklit yang dilakukan Pantarlih.

"Akan ada sampling, karena kami harus memastikan bahwa proses coklit ini secara aspek legalitas pun juga sah, karena 'kan proses yang lalu sudah kami alami. Secara hukum menjadi tidak absah ketika proses coklit ini dilakukan oleh orang yang bukan ditugaskan oleh KPU (red: joki)," terang Enceng.

Lebih lengkapnya, sambung dia, bentuk pengawasan melekat tersebut terdiri dari pengawasan langsung dan uji petik langsung ke lapangan.

"Nanti pun juga kami, Bawaslu Kota Tasikmalaya akan turun ke lapangan untuk melakukan uji petik dan juga pengawasan langsung. Hari ini Pantarlih dilantik, kemudian dilakukan bimbingan teknis, besok (Selasa, 25/6/2024) Pantarlih akan melakukan proses coklit pertama kali," ujar Eneng.

Proses coklit oleh Pantarlih akan berlangsung sampai 25 Juli 2024.

"Jadi, besok seluruh pengawas Pemilu akan melakukan pengawasan langsung ke kelurahan-kelurahan," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved