PPDB 2024 Tingkat SMA dan SMK di Jabar Mulai Juni, Kuota untuk Keluarga Tidak Mampu Bertambah

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar Tahun 2024 tingkat SMA/SMK/SLB di Jawa Barat akan dimulai pada awal Juni 2024.

Peningkatan integritas dan transparasi untuk menjaga kebersihan PPDB dari unsur-unsur kecurangan pun kian ditingkatkan pada tahun ini.

Pendaftaran PPDB Tahap 1, yakni untuk jalur Zonasi dan Afirmasi KETM, dimulai tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Sedangkan tahap 2, yakni untuk Afirmasi PDBK, Perpindahan Tugas Orang Tua/Anak Guru, Prestasi Kejuaraan, Prestasi Nilai Rapor, dimulai tanggal 24-28 Juni 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya mengatakan untuk keluarga ekonomi tidak mampu, Pemdaprov Jabar memiliki keberpihakan terhadap kemiskinan ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

Ia mengatakan jalur warga terdampak Covid-19 sudah dihapuskan sehingga alokasi sebelumnya bisa menambah kuota keluarga ekonomi tidak mampu.

"Kita tambahkan ke keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi kalau kemarin di 12 persen, sekarang di 15 persen," kata Wahyu di Bandung, Kamis (9/5/2024).

Baca juga: Lapor Ombudsman tak Direspons, Perwakilan Orang Tua Siswa di Ciamis Siap Gugat Sistem PPDB ke PTUN

Baca juga: Perwakilan Orang Tua Calon Siswa di Ciamis akan Laporkan Sistem PPDB ke PTUN Bandung, Gegara Hal Ini

Sementara untuk teknis PPDB 2024, menurut Wahyu, relatif sama dengan tahun sebelumnya, meski ada beberapa perubahan. Pada tahun 2023, pemanfaatan aplikasi Sapwarga baru dapat dilakukan tahap ke-2. Sedangkan sekarang di tahap 1 sudah bisa dilakukan, termasuk di  website Dinas Pendidikan Jabar. 

'Untuk komunikasi pertanyaan, kita menggunakan AI (kecerdasan buatan). Semua peserta didik bisa tanya jawab di situ, kecuali ada kesulitan lain yang tidak bisa dijawab AI, kita masih menyiapkan di sekolah tujuan, cabang dinas, dan kantor Disdik Jabar," jelasnya. 

Wahyu menegaskan pula bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika ada pihak yang mengikuti PPDB dengan cara-cara diluar aturan yang sudah ditentukan. 

"Ada tindakan tegas. Kalau itu dilakukan oleh oknum dari Pemprov Jabar, maka yang memproses pemprov. Tapi kalau perbuatannya berupa pidana, misal pemalsuan dan sebagainya, prosesnya bukan di internal kami. Kita akan sesuaikan dengan ketentuan," ungkapnya. 

"Kami berterima kasih dengan Forkopimda yang sangat komitmen dan support. Ada penandatanganan komitmen bersama yang di dalam item-nya sangat mendukung PPDB lebih bersih," kata Wahyu. (*)