Ketua PKB Cianjur Punya Strategi Ini untuk Melejitkan Daya Beli dan Mendongrak IPM

Ketiga, akses pembiayaan. Kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu didukung oleh akses pembiayaan yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut dapat mengoptimalkan APBN, APBD, Bank, IKNB dan organisasi filantropi (BAZNAS, LAZ, CSR). Khusus terkait dengan potensi filantropi, di Kabupaten Cianjur perlu dikembangkan forum filantropi daerah sehingga organisasi filantropi yang ada bisa sinergi dan mendukung capaian program prioritas Kabupaten Cianjur. Jangan sampai, penghimpunan dana dilakukan di Kabupaten Cianjur oleh organisasi filantropi (seperti LAZNAS yang memiliki kantor cabang di Kabupaten Cianjur), namun pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan mereka di luar Kabupaten Cianjur.

Keempat, pendampingan. Setidaknya terdapat tujuh sasaran pendampingan yang mesti dikembangkan, yaitu pendampingan terhadap kegiatan produksi, pengemasan, pemasaran, proses digitalisasi proses bisnis, produk unggulan, manajemen keuangan, dan pola usaha yang berbasis prinsip syariah.

Keberadaan konsultan yang saat ini bertugas di PLUT dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, mesti diarahkan kepada program pendampingan yang berkelanjutan dengan sasaran kerja yang lebih terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dinas-dinas terkait juga mesti diberi target yang terukur agar program pendampingan dilaksanakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara kolaboratif.

Pendekatan yang digunakan dapat berupa gerakan, bukan sekedar program, agar lebih menjamin partisipasi aktif dari seluruh komponen penta helix.

Kelima, insentif. Dalam rangka memberikan stimulus terhadap pelaku usaha, maka diperlukan insentif dari sisi perizinan dan perpajakan/restibusi. Insentif harus betul-betul tepat sasaran sehingga faktor data menjadi entry point yang mesti diperhatikan. Dengan adanya insentif yang tepat dan sesuai kebutuhan, maka akan menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk tumbuh lebih cepat, sehingga berimbas kepada pendapatannya dan terhadap kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja baru.

Keenam, penguatan jejaring. Memfasilitasi terbangunnya jejaring bisnis bagi pelaku usaha dapat dilakukan dengan menjalankan program temu bisnis, penguatan peran dan fungsi komunitas, dan event pameran produk unggulan daerah. Hal ini sangat penting mengingat jejaring menjadi modal sosial yang sangat penting bagi pelaku usaha. Penguatan jejaring dari hulu dan hilir mesti dilakukan agar interaksi antar pelaku usaha lebih efisien dan lebih progresif.

Ketujuh, ekosistem bisnis. Dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pelaku usaha, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan lima komponen penta helix. Potensi dari kelima komponen penta helix tersebut dapat dioptimalkan melalui forum pengembangan ekonomi daerah. Kolaborasi dari lima komponen penta helix tersebut bahwa dapat lebih progresif jika ditambah dengan peran aktif dari lembaga keuangan sehingga menjadi hexa helix.

Ia mengatakan, bahwa upaya menjaga dan memelihara daya beli masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek yaitu produk, akses dan daya beli itu sendiri.

Produk dalam hal ini adalah produk lokal, produk lokal mesti diperkuat dari aspek kualitas, kuantitas dan proses produksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dan menerima manfaat ketika proses produksi dilaksanakan, khususnya manfaat berupa pendapatan yang dapat menopang daya belinya.

Adapun aspek akses yang seringkali menjadi masalah bagi pelaku ekonomi daerah, seperti akses permodalan, akses informasi, dan akses pasar, dapat dicarikan jalan keluarnya dengan mengimplementasikan tujuh program yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Aspek ketiga dalam bagan di atas adalah daya beli itu sendiri. Menjaga daya beli dapat dilakukan dengan mendorong intervensi dari BUMD agar membentuk pusat-pusat penjualan (grosir dan retail) atau pasar-pasar yang disesuaikan dengan pusat sebaran masyarakat dan pusat-pusat produksi produk lokal unggulan. Identifikasi produk-produk unggulan dan pemetaan proses produksi produk unggulan mesti dilakukan BUMD dengan memperhatikan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga siklus produksi dari hulu ke hilir dapat memberdayakan masyarakat.

Selain memperhatikan produk unggulan daerah, BUMD juga harus memperhatikan komoditi-komoditi kebutuhan pokok yang menjadi dasar perhitungan daya beli oleh BPS. Sehingga kegiatan BUMD dapat berkontribusi positif terhadap dimensi daya beli dalam perhitungan IPM Kabupaten Cianjur. Hal ini menjadi penting mengingat BPS mengukur dimensi hidup layak berdasarkan indikator kemampuan daya beli masyarakat atau rata-rata besarnya pengeluaran per kapita terhadap sejumlah kebutuhan pokok.
Ia mengatakan, kesimpulan Dua pilar yang perlu menjadi sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat yaitu kesempatan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat.

Setidaknya terdapat tujuh program yang dapat dikembangkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga memberikan multiplier effect terhadap terjaganya daya beli masyarakat yaitu penguatan kompetensi pelaku usaha, penataan infrastruktur, perluasan akses pembiayaan, pendampingan berkelanjutan, insentif yang tepat sasaran, jejaring yang terkoneksi, dan ekosistem bisnis yang kondusif.

Meningkatkan daya beli masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif-kolaboratif dari enam pihak (hexa helix), yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media dan lembaga keuangan.

Pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam menggerakan proses partisipatif-kolaboratif dari hexa helix. Oleh karena itu, diperlukan gugus tugas yang dapat menjalankan program partisipatif-kolaboratif dari hexa helix melalui wadah forum percepatan ekonomi daerah.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan BPS dalam hal refocusing program yang mengarah kepada indikator-indikator utama perhitungan IPM untuk dimensi standar hidup layak-daya beli (ekonomi).(*)