Ketua PKB Cianjur Punya Strategi Ini untuk Melejitkan Daya Beli dan Mendongrak IPM

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIANJUR - Ketua PKB Cianjur Lepi A Firmansyah memaparkan ide pemikirannya untuk meningkatkan IPM dan daya beli warga Cianjur. Menurutnya berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa IPM Kabupaten Cianjur tahun 2022 sebesar 65,94. 

Ia mengatakan, capaian tersebut jauh dibawah IPM Kota Bandung yang menempati peringkat pertama capaian IPM tahun 2022 yakni sebesar 82,50. 

Data lain, kata Lepi, bahkan dibawah IPM Kabupaten/Kota sekitar yakni Kabupaten Sukabumi (67,64), Kota Sukabumi (75.40), Kota Bogor (77,17), Kabupaten Bogor (71,20) dan Kabupaten Bandung Barat (69,04). Capaian IPM Kabupaten Cianjur tahun 2022 memang naik dari capaian IPM Kabupaten Cianjur tahun 2020 (65,36) dan 2021 (65,56), namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Kabupaten/Kota lain tahun 2022, maka capaian IPM Kabupaten Cianjur tahun 2022 tidak merubah posisi Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, tiga dimensi dasar yang digunakan dalam perhitungan IPM yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak-daya beli (ekonomi) merupakan dimensi yang interdependen.

"Rendahnya pendidikan bisa karena daya belinya lemah sehingga tidak dapat mengakses pendidikan formal atau karena kondisi kesehatannya buruk sehingga tidak dapat menempuh pendidikan dengan tuntas," katanya.

Ia menambahkan demikian juga rendahnya daya beli bisa karena pendidikannya rendah dan kesehatannya buruk sehingga tidak memiliki akses yang baik terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

"Buruknya kualitas kesehatan juga bisa karena daya beli yang rendah sehingga tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan akses pendidikan yang semestinya," ujarnya.

Lepi mengatakan strategi lain dengan membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Menurutnya, jika mengkaji capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur dengan pendekatan pengeluaran yang dipublikasikan BPS Kabupaten Cianjur lima tahun terakhir (2018-2022), maka dapat diketahui bahwa variabel konsumsi rumah tangga (household consumption) merupakan variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cianjur. 

Ia mengatakan, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB atas dasar harga tahun berlaku menurut pengeluaran tahun 2018 sebesar 77,45 persen, tahun 2019 sebesar 76,90 persen , tahun 2020 sebesar 76,21 persen, tahun 2021 sebesar 74,75 dan tahun 2022 sebesar 73,43 %. Dengan demikian, upaya menjaga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga menjadi ikhwal penting bagi pemerintah dalam merancang programnya.

Menjaga tingkat konsumsi rumah tangga linier dengan menjaga daya belinya atau menjaga pengeluaran per kapitanya. Pertanyaannya, strategi apa yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat?

Ia mengatakan, setidaknya terdapat dua pilar yang mesti dikembangkan dalam merancang strategi menjaga dan melejitkan daya beli masyarakat, yaitu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pertanyaan berikutnya, program strategis apa yang dapat dikembangkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha?

Setidaknya terdapat tujuh program yang dapat dikembangkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga memberikan multiplier effect terhadap terjaganya daya beli masyarakat.

Pertama, penguatan kompetensi pelaku usaha. Terdapat tiga ranah kompetensi pelaku usaha yang mesti diperkuat yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (Skill), dan sikap (Attitude). Ketiga ranah kompetensi tersebut mesti dikembangkan secara terintegrasi melalui optimalisasi program partisipatif-kolaboratif dari lima pihak yaitu dinas terkait, perguruan tinggi, BUMD, komunitas, dan Pusat Latihan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

Ia mengatakan, agar peran fungsinya lebih optimal, maka eksistensi PLUT KUKM yang hanya ada empat di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Subang, mesti dikembangkan fungsinya menjadi Balai Pelatihan KUKM (Balatkop UKM).

Mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Cianjur juga menjadi penting agar ketersediaan tenaga kerja (penawaran tenaga kerja) dapat linier dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemberi kerja (permintaan tenaga kerja).

Kehadiran BLK juga diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi gaps antara kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri dengan kualifikasi lulusan SMK.

Disisi lain, penguatan kompetensi pelaku usaha lokal menjadi hal yang sangat penting agar mereka mampu bersaing dan bersanding dengan pelaku usaha daerah lain serta bisa beradaftasi dengan perkembangan dunia usaha secara nasional dan global.

Menurutnya, hal ini menjadi penting pula karena upaya menciptakan kesempatan usaha dan pemberian sejumlah insentif oleh pemerintah kepada pelaku usaha, sangat mungkin dimanfaatkan oleh pelaku usaha pendatang jika pelaku usaha daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Adapun terkait dengan domain sikap, hal tersebut sangat penting mengingat dalam menghadapi siklus bisnis (business cycle) dan persaingan usaha, para pelaku usaha daerah harus memiliki jiwa entrepreneurship dan memiliki resilience yang baik.

Hal tersebut tentu harus dibentuk dan dikembangkan melalui program yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen penta helix (akademisi, bisnis/pelaku usaha. pemerintah, komunitas, dan media) yang berkelanjutan.

Kedua, pengembangan infrastruktur. Terdapat empat komponen yang mesti menjadi sasaran prioritas terkait dengan infrastruktur yaitu jalan atau akses transportasi, pasar (media yang mempertemukan permintaan dan penawaran), Information and Communication (ICT) dan regulasi.

Terpeliharanya akses transportasi dapat mempercepat dan menghemat kegiatan distribusi barang antar daerah serta memperlancar mobilisasi pelaku ekonomi.

Adapun ketersediaan pasar dengan segala infrastruktur pendukungnya, akan sangat membantu dalam mempertemukan permintaan (kebutuhan masyarakat) dan penawaran barang/jasa (pasokan barang/jasa) antarpelaku ekonomi.

Ketersediaan pasar juga memungkinkan uang dan barang lebih banyak berputar di daerah sehingga lebih menyejahterakan warga sekitar, uang dan barang tidak lari ke luar Kabupaten Cianjur jika pasar dibentuk dan diciptakan dengan melihat peta sebaran masyarakat antardaerah.

Ia mengatakan, secara umum, keberadaan pasar dapat mengoptimalkan tiga peran utamanya yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi.

Optimalisasi tata kelola Information and Communication (ICT) juga menjadi penting dikarenakan dapat melahirkan efisiensi dan akselerasi. Seluruh layanan pemerintah yang terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir menjadi keniscayaan untuk memanfaatkan ICT. Oleh karena itu, dinas terkait mesti memiliki sumber daya yang memadai agar perkembangan ICT yang terjadi benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Daya dukung ICT dapat menjadi instrument dalam mengoneksikan permintaan dan penawaran sehingga pasar yang dibentuk dan dikembangkan setiap klister tertentu dapat optimal dalam menjalankan tiga peran utamanya.

Pengembangan regulasi yang melahirkan efisiensi dan akselerasi juga menjadi penting, Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi barrier bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang.

Perumusan regulasi yang ada harus adaftif dengan kebutuhan ekosistem pelaku usaha. Oleh karena itu, kegiatan Musrenbang mesti betul-betul dijadikan sebagai program strategis untuk memotret dan menemukan asupan-asupan yang akurat ketika pemerintah akan merancang regulasi terkait dengan kegiatan usaha masyarakat.

Ketiga, akses pembiayaan. Kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu didukung oleh akses pembiayaan yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut dapat mengoptimalkan APBN, APBD, Bank, IKNB dan organisasi filantropi (BAZNAS, LAZ, CSR). Khusus terkait dengan potensi filantropi, di Kabupaten Cianjur perlu dikembangkan forum filantropi daerah sehingga organisasi filantropi yang ada bisa sinergi dan mendukung capaian program prioritas Kabupaten Cianjur. Jangan sampai, penghimpunan dana dilakukan di Kabupaten Cianjur oleh organisasi filantropi (seperti LAZNAS yang memiliki kantor cabang di Kabupaten Cianjur), namun pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan mereka di luar Kabupaten Cianjur.

Keempat, pendampingan. Setidaknya terdapat tujuh sasaran pendampingan yang mesti dikembangkan, yaitu pendampingan terhadap kegiatan produksi, pengemasan, pemasaran, proses digitalisasi proses bisnis, produk unggulan, manajemen keuangan, dan pola usaha yang berbasis prinsip syariah.

Keberadaan konsultan yang saat ini bertugas di PLUT dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, mesti diarahkan kepada program pendampingan yang berkelanjutan dengan sasaran kerja yang lebih terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dinas-dinas terkait juga mesti diberi target yang terukur agar program pendampingan dilaksanakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara kolaboratif.

Pendekatan yang digunakan dapat berupa gerakan, bukan sekedar program, agar lebih menjamin partisipasi aktif dari seluruh komponen penta helix.

Kelima, insentif. Dalam rangka memberikan stimulus terhadap pelaku usaha, maka diperlukan insentif dari sisi perizinan dan perpajakan/restibusi. Insentif harus betul-betul tepat sasaran sehingga faktor data menjadi entry point yang mesti diperhatikan. Dengan adanya insentif yang tepat dan sesuai kebutuhan, maka akan menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk tumbuh lebih cepat, sehingga berimbas kepada pendapatannya dan terhadap kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja baru.

Keenam, penguatan jejaring. Memfasilitasi terbangunnya jejaring bisnis bagi pelaku usaha dapat dilakukan dengan menjalankan program temu bisnis, penguatan peran dan fungsi komunitas, dan event pameran produk unggulan daerah. Hal ini sangat penting mengingat jejaring menjadi modal sosial yang sangat penting bagi pelaku usaha. Penguatan jejaring dari hulu dan hilir mesti dilakukan agar interaksi antar pelaku usaha lebih efisien dan lebih progresif.

Ketujuh, ekosistem bisnis. Dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pelaku usaha, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan lima komponen penta helix. Potensi dari kelima komponen penta helix tersebut dapat dioptimalkan melalui forum pengembangan ekonomi daerah. Kolaborasi dari lima komponen penta helix tersebut bahwa dapat lebih progresif jika ditambah dengan peran aktif dari lembaga keuangan sehingga menjadi hexa helix.

Ia mengatakan, bahwa upaya menjaga dan memelihara daya beli masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek yaitu produk, akses dan daya beli itu sendiri.

Produk dalam hal ini adalah produk lokal, produk lokal mesti diperkuat dari aspek kualitas, kuantitas dan proses produksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dan menerima manfaat ketika proses produksi dilaksanakan, khususnya manfaat berupa pendapatan yang dapat menopang daya belinya.

Adapun aspek akses yang seringkali menjadi masalah bagi pelaku ekonomi daerah, seperti akses permodalan, akses informasi, dan akses pasar, dapat dicarikan jalan keluarnya dengan mengimplementasikan tujuh program yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Aspek ketiga dalam bagan di atas adalah daya beli itu sendiri. Menjaga daya beli dapat dilakukan dengan mendorong intervensi dari BUMD agar membentuk pusat-pusat penjualan (grosir dan retail) atau pasar-pasar yang disesuaikan dengan pusat sebaran masyarakat dan pusat-pusat produksi produk lokal unggulan. Identifikasi produk-produk unggulan dan pemetaan proses produksi produk unggulan mesti dilakukan BUMD dengan memperhatikan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga siklus produksi dari hulu ke hilir dapat memberdayakan masyarakat.

Selain memperhatikan produk unggulan daerah, BUMD juga harus memperhatikan komoditi-komoditi kebutuhan pokok yang menjadi dasar perhitungan daya beli oleh BPS. Sehingga kegiatan BUMD dapat berkontribusi positif terhadap dimensi daya beli dalam perhitungan IPM Kabupaten Cianjur. Hal ini menjadi penting mengingat BPS mengukur dimensi hidup layak berdasarkan indikator kemampuan daya beli masyarakat atau rata-rata besarnya pengeluaran per kapita terhadap sejumlah kebutuhan pokok.
Ia mengatakan, kesimpulan Dua pilar yang perlu menjadi sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat yaitu kesempatan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat.

Setidaknya terdapat tujuh program yang dapat dikembangkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga memberikan multiplier effect terhadap terjaganya daya beli masyarakat yaitu penguatan kompetensi pelaku usaha, penataan infrastruktur, perluasan akses pembiayaan, pendampingan berkelanjutan, insentif yang tepat sasaran, jejaring yang terkoneksi, dan ekosistem bisnis yang kondusif.

Meningkatkan daya beli masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif-kolaboratif dari enam pihak (hexa helix), yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media dan lembaga keuangan.

Pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam menggerakan proses partisipatif-kolaboratif dari hexa helix. Oleh karena itu, diperlukan gugus tugas yang dapat menjalankan program partisipatif-kolaboratif dari hexa helix melalui wadah forum percepatan ekonomi daerah.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan BPS dalam hal refocusing program yang mengarah kepada indikator-indikator utama perhitungan IPM untuk dimensi standar hidup layak-daya beli (ekonomi).(*)