Gawat, Kondisi Keuangan Pemkab Pangandaran Tak Baik-baik Saja, THR ASN Belum Dibayar

Gawat, Kondisi Keuangan Pemkab Pangandaran Tak Baik-baik Saja, THR ASN Belum Dibayar

Editor: ferri amiril
tribunpriangan.com/padna
Jalaludin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran mengatakan Kondisi Keuangan Pemkab Pangandaran Tak Baik-baik Saja, THR ASN Belum Dibayar 

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Wakil ketua DPRD Kabupaten pangandaran, Jalaludin buka-bukaan soal kondisi keuangan di pemerintah daerah (Pemda).

Bahwa, kondisi keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten pangandaran sedang tidak baik.

"Seperti, issue terkait pemutusan listrik dan jaringan internet di kantor DPRD Kabupaten pangandaran. Itu, sebenarnya benar," ujar Jalaludin kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa hari ini.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten pangandaran baru merasakan akibat dari kondisi keuangan.

"Kemarin-kemarin, saya juga sudah berdiskusi dengan tingkat DPRD untuk segera memanggil Pemda terkait penggunaan anggaran," katanya.

Supaya, Pemda Pangandaran atau pengguna anggaran menjelaskan kondisi keuangan sesungguhnya itu seperti apa.

Karena, seperti ada kewajiban pemerintah yang menurut perundang -undangan harus sudah ditunaikan tapi hingga saat ini belum bisa dibayarkan.

Contoh, pembayaran ADD ke Desa yang sejak hari ini sekitar lima bulan berjalan, itu baru terbayarkan dua bulan.

"Terus, THR ASN pun belum terbayarkan. Begitu juga termasuk kondisi keuangan ke sekretariatan DPRD yang ajuannya menurut DPA yang ada di DPRD dan selalu terealisasi kurang dari 30 persen," ucap Jalaludin.

Padahal, selama ini pihaknya selalu efesiensi pengajuan kegiatan dengan memilah yang sifatnya urgent dan mana yang tidak.

"Misalnya, DPRD mengajukan ganti uang (GU) dengan nominal Rp 1,1 miliar, itu hanya bisa direalisasikan oleh bagian keuangan di angka Rp 130 juta," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya harus mengajukan kembali dengan nominal sebesar Rp 1,5 miliar dan dapat direalisasikan hanya Rp 500 juta.

"Padahal, anggaran itu sudah disisir dengan membuat skala prioritas. Artinya, pemahaman kami ini ada persoalan di tata kelola keuangan di Pemda Pangandaran," kata Jalaludin.

Tentu, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak DPRD Kabupaten Pangandaran.

Sumber: Tribun Priangan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved