BNPT: Ketertiban Bermedia Sosial Harus Dibangun Jelang Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar berpendapat perlu terbentuknya dan terbangunnya ketertiban di media sosial jelang Pemliu 2024.

Dengan begitu menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan hal positif, terlebih berkaitan dengan pesta demokrasi lima tahunan.

"Jika (media sosial) isinya ujaran kebencian itu berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa atau ideologi, sehingga itu merugikan sekali. Ada orang yang justru senang karena sosial media gagal memberikan pencerahan atau pencerdasan bagi bangsa," katanya saat ditemui di Unpad, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Pemerintah dan Masyarakat Diminta Lebih Waspada Isu-isu yang Dapat Menghambat Proses Pemilu 2024

Boy mengaku ketertiban di dunia nyata pada dasarnya sudah terbentuk dan masyarakat telah memahaminya.

Namun, ketertiban sosial media itu yang harus diperjuangkan bersama agar tak mendatangkan malapetaka bagi bangsa.

"Situasi sosmed itu kan tanpa batas yang di mana sistem nilai luar bisa berpenetrasi ke bangsa kita dengan konten yang tak mendidik. Jadi, apa yang disampaikan tadi oleh para guru besar Unpad dalam ilmu komunikasi diharapkan menjadi pencerahan bangsa dan mendorong agar narasi pengetahuan hasil penelitian Prof Atwar menjadi sesuatu yang diketahui masyarakat dan perlu adanya kolaborasi semua pihak termasuk akademisi," ujarnya.

Akademisi, lanjut Boy, menjadi penting sebagai tokoh penguat dalam mencegah bahaya berkembangnya intoleransi kaitannya dengan radikal, terorisme, dan sebagainya.

Baca juga: Pemerintah dan Masyarakat Diminta Lebih Waspada Isu-isu yang Dapat Menghambat Proses Pemilu 2024

Menjelang perhelatan politik, Boy juga mendorong adanya sebuah langkah mitiigasi polarisasi sosial politik identitas yang bisa membahayakan demokrasi bangsa hingga akhirnya membahayakan kehidupan kebangsaan.

"Indonesia ini kan ragam identitas mulai suku, agama, ras, dan golongan. Jika itu semua dieksploitasi oleh kepentingan dalam konteks meraih dukungan, kami harap jangan sampai justru mendegradasi nilai-nilai keindonesiaan," ucapnya.(*)