Para Pemuda Kaltim Sambut Positif Hadirnya IKN, Siap Berkontribusi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah terus mengkaji formula tepat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pandangan, masukan, dan kajian ilmiah diperlukan Badan Otorita IKN supaya pembangunan IKN sesuai dengan haparan pemerintah dan masyarakat.

Hal itulah yang dilakukan oleh Forum Milenial Nusantara atau FMN. FMN mengadakan kembali seminar terkait pembangunan berkesinambungan, Jumat (24/2/2023), secara daring maupun luring.

Baca juga: FMN Ajak Anak Mudal Berperan Aktif dalam Pembangunan IKN di Kalimantan Timur

Founder FMN, Husain menuturkan, kehadiran FMN untuk masyarakt adalah bentuk pengawalan dan pemberian ide dan gagasan kepada Badan Otorita yang sampai sekarang masih memerlukan pemikiran dan masukan dari masyarakat lokal Kaltim, agar dapat membangun ibukota yang diharapkan baik dari masyarakat lokal maupun nasional.

"Kami ingin diskusi ini bisa menstimulus para pemuda maupun mahasiswa untuk memberikan pemikiran kritisnya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupub Badan Otorita supaya kami tak kehilangan peran dalam proses pembangunan IKN," katanya.

Selain FMN, hadir juga narasumber seminar yaitu Ketua BPM FEB UNTAG Samarinda, Zidan Nata Almadani, Wakil Ketua DEMA UINSI Samarinda, Arman Maulana, Founder Muda Berdaya, Amelia Rizkawani, Forum Keluarga Mahasiswa Penajam Paser Utara, Achmad Junaidi, dan tentunya Founder FMN, Husain Firdaus.

Baca juga: FMN Ajak Pemuda dan Mahasiswa Kawal Serta Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan IKN

Founder Muda Berdaya, Amelia Rizkawani mengatakan tema yang dibahas dalam seminar terkait IKN merupakan topik yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat, utamanya di Kaltim.

"Peran pemuda untuk menyambut IKN sangat banyak yang bisa dilakukan. Tapi, sebelum menyambutnya, pemuda mesti memiliki peran mewadahi para pemudanya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, meningkatkan peran pemuda untuk bersentuhan dengan masyarakat secara langsung," ujarnya.

Hal itu lantaran pemuda saat ini sudah mulai berkurang antusiasnya alias degradasi peran organisasi mahasiswa di zaman sekarang. Peran paling minimal bagi pemuda, lanjut Amel, yaitu belajar, sehingga para pemuda dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan para pemuda ke depannya dan tak takut salah karena yang paling penting dalam proses pembelajaran ialah mendapatkan insight.

Baca juga: Dosen Unmul Berharap Mega Proyek IKN Dibangun Bersinergi dengan Wilayah Penyangga

Arman Maulana selaku Wakil Ketua DEMA UINSI Samarinda juga mengajak kepada semua peserta atau pemuda untuk memikirkan masa depannya. Apalagi, IKN di Kaltim ini merupakan menjadi salah satu cara pemerintah dalam menanamkan modal di Indonesia, guna menarik investor di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Lalu, apa yang kemudian harus disiapkan dengan menghadapi kehadiran para pendatang dari luar daerah dan bekerja di rumah kita sendiri? Para pemuda harus berperan aktif dalam pembangunan IKN, tidak harus dari sektor infrastruktur, tapi bisa dari sektor dunia usaha atau bisnis yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan IKN, seperti membentuk jasa percetakan di sekitar masyarakat PPU, karena adanya mahasiswa dan pelajar di sekitar IKN tentu akan membutuhkan jasa percetakan tersebut," katanya.

Kemudian, pemerintah juga rencananya akan memberikan insentif bagi para pekerja yang bekerja di IKN, baik secara fiskal maupun non fiskal. Itu artinya, pemerintah memiliki upaya dalam memberikan dukungan bagi para pekerja yang terlibat secara langsung dalam pembangunan IKN.

Baca juga: FMN & UNU Bahas soal Pembangunan IKN, Ini Masukan dari Masyarakat Pribumi

"Adanya peluang itu maka harus dapat dijadikan sebagai stimulan bagi para pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN sehingga tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri," ucapnya.

Dia pun mengapresiasi diskusi seperti ini yang sangatlah baik bagi para pemuda di Kalimantan Timur. Sebab, katanya, apabila ditelaah banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pemuda dalam pembangunan IKN secara tidak langsung dan bisa menjadi potensi usaha serta menjadi salah satu sumber penghasilan bagi para pemuda.

Di samping itu, Ketua BPM FEB UNTAG Samarinda, Zidan Nata Almadani melihat diskusi terkait IKN sangat minim dilakukan para pemuda atau mahasiswa di Kaltim. Tetapi, hadirnya FMN untuk memberikan sosialisasi kepada para pemuda supaya dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN sangatlah tepat. Apalagi, mahasiswa dan pemuda masih minim dalam mendapatkan pengetahuan dan edukasi tentang IKN.

Baca juga: Dorong Pembangunan IKN, Unmul Siap Cetak SDM Lewat Lulusan yang Berkualitas

"Para pemuda dan mahasiswa harus memahami IKN secara lebih luas dan mendalam, seperti adanya Otsus yang diberikan oleh pemerintah kepada Papua, Aceh, dan DKI Jakarta karena salah satunya menjadi Ibukota negara RI. Jadi, Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibukota selanjutnya tentu akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk mendukung pemberian Otsus di IKN," katanya.

Senada dengan lainnya, dari Forum Keluarga Mahasiswa PPU, Achmad Junaidi mengaku berbicara mengenai pemuda dalam pembangunan IKN, yang pertama adalah peran internal di mana dengan ditetapkannya IKN di Kaltim, mereka harus mengevaluasi kualitas SDM para pemuda, karena dari masyarakat di daerah menjadi masyarakat dengan skala nasional.

Baca juga: Seleksi Terbuka Otorita IKN untuk Beberapa Posisi Apa Saja

"Kedua, peran kami sebagai mitra kerja di mana ada banyak pelatihan untuk masyarakat Kaltim yang bisa dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Kami juga dapat berperan sebagai mitra kritis, di mana banyaknya penyampaian negatif dari masyarakat yang skeptis dengan rencana pemindahan IKN ke Kaltim yang menyebutkan bahwa Kalimantan sebagai jin tempat buang anak, harus direspon oleh para pemuda di Kaltim supaya dapat diluruskan kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, Junaidi menambahkan pemuda harus menjadi penghubung antara masyarakat Kaltim dengan pemerintah pusat, seperti halnya dari sektor partisipasi masyarakat yang mana sebagai masyarakat lokal tentu harus memiliki peran di rumahnya sendiri. (*)