Kades Nilai Pemkab Sumedang Abai, Perbaikan Jembatan Gantung Bobos Surian Justru Ditangani TNI

Ringkasan Berita:

• Jembatan gantung Kampung Bobos rusak, 25 KK terisolasi dan akses layanan dasar terganggu.
• Pemkab Sumedang dinilai tak responsif, perbaikan justru dibantu TNI lewat Program Jembatan Garuda.
• Kerusakan berulang akibat tanah labil, biaya perbaikan diperkirakan lebih dari Rp70 juta.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana 

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Kerusakan jembatan gantung di atas Sungai Cikandung, di Kampung Bobos RT 11/04, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, kembali menyingkap persoalan klasik akses infrastruktur di wilayah pinggiran Kabupaten Sumedang. 

Di tengah keterisolasian 25 kepala keluarga yang terdampak, Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilai belum menunjukkan respons konkret, sementara perbaikan jembatan justru lebih dulu ditangani oleh unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

Kepala Desa Wanajaya, Erwan Riswanto,, mengungkapkan bahwa sejak jembatan kembali rusak, pihaknya tidak menerima tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.

Padahal, kerusakan jembatan berdampak langsung pada akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi warga Kampung Bobos.

“Dari Pemkab Sumedang tidak ada tanggapan. Yang intensif justru komunikasi ke Kodim Sumedang,” kata Erwan kepada TribunJabar.id, Rabu (21/1/2026).

Baca juga: Satu Kampung di Surian Sumedang Terisolasi Imbas Jembatan Gantung Rusak

Menurut Erwan, pemerintah desa sebenarnya telah melakukan berbagai upaya koordinasi. Saat bencana terjadi dan jembatan rusak, Dinas PUTR Sumedang sempat dihubungi, bahkan BPBD Kabupaten Sumedang pernah turun melakukan asesmen. Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut pembangunan atau perbaikan permanen.

“Sudah dua tahun tidak ada respons,” ujarnya.

Jembatan gantung di Kampung Bobos sejatinya baru dibangun pada akhir 2023 melalui program Ekspedisi 1.000 Jembatan Gantung untuk Indonesia oleh komunitas Vertical Rescue Indonesia (VRI). Seluruh proses pembangunan kala itu dilakukan melalui penggalangan dana dan dikerjakan penuh oleh VRI.

Namun kondisi tanah tumpuan yang labil membuat jembatan tersebut tak berumur panjang. Sejak mengalami kerusakan, warga dan pemerintah desa hanya mampu melakukan penanganan darurat.

“Sebelumnya untuk menanggulangi kerusakan, jembatan sempat ditarik lagi, lalu rusak lagi. Sudah sampai empat kali seperti itu,” ungkap Erwan.

Saat ini, upaya perbaikan kembali dilakukan. Namun bukan oleh pemerintah daerah, melainkan melalui bantuan TNI dalam program Jembatan Garuda. Pemerintah desa dan warga terlibat dalam penyediaan tenaga serta konsumsi, sementara pembiayaan utama ditopang oleh TNI.

“Sekarang saya ajukan permohonan ke Kodim. Ada program Jembatan Garuda dari TNI. Alhamdulillah dibantu,” kata Erwan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbaikan jembatan tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan swadaya masyarakat. Menurutnya, skala kerusakan cukup besar dan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.