Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Petakan Titik Rawan Longsor dan Banjir 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk koordinasikan antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Editor: Dedy Herdiana
Tribunjabar.id/Adi Ramadhan Pratama
BENCANA HIDROMETEOROLOGI - Jalan Raya Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, tepatnya di depan Pasar Dayeuhkolot terendam banjir setinggi 50 sentimeter pada Sabtu (1/11/2025). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinasikan langkah antisipasi Bencana Hidrometeorologi. (Foto Dok.Tribunjabar.id/Adi Ramadhan Pratama, 1 November 2025) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan langkah antisipasi Bencana Hidrometeorologi bersama pemerintah daerah. 

Instruksi ini disampaikan menyusul meningkatnya kejadian banjir dan longsor di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Tito mengatakan berdasarkan data BMKG pada November dan Desember 2025 curah hujan tinggi berpotensi memicu banjir, tanah longsor.

Selain itu kondisi cuaca juga memicu terjadinya angin kencang, hingga puting beliung.

Baca juga: Gempa Terkini di Jawa Barat Mengguncang Pangandaran Rabu Dini Hari, BMKG: Pusat di Laut

Zona dengan resiko tertinggi berada di wilayah selatan Indonesia, mulai Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, hingga Papua.

Mendagri juga menekankan agar pemerintah daerah, khususnya di Jawa bagian selatan yang memiliki populasi besar, termasuk Jawa Barat juga Priangan Timur segera memetakan titik-titik rawan longsor dan banjir, sekaligus menyusun skenario mitigasi.

Mitigasi yang dimaksud meliputi penguatan struktur wilayah rawan longsor, perbaikan ruas jalan yang rentan ambles, hingga penanganan sementara untuk mengurangi dampak bencana.

“Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, setiap kepala daerah harus menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi, lalu segera melakukan langkah mitigasi, termasuk penguatan di wilayah yang rawan longsor,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: Pemkab Pangandaran Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Akses Jalan Demi Kelancaran Mobilitas Warga

Dia menambahkan, apabila pemda terkendala anggaran dalam menerapkan skenario mitigasi, maka pemda dapat menetapkan status darurat bencana.

Status ini menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan dukungan anggaran maupun bantuan operasional lainnya, termasuk modifikasi cuaca.

Berdasarkan peta sebaran bencana BNPB sepanjang 2025, tercatat 2.726 kejadian bencana terjadi di Indonesia dan mayoritas di wilayah selatan.

Dampaknya, sebanyak 33.984 unit rumah rusak, 623 fasilitas umum terdampak, serta 293 kantor dan jembatan mengalami kerusakan.

Sepanjang 2025, bencana hidrometeorologi juga menyebabkan 377 korban meninggal dunia dan 38 orang hilang.

Baca juga: Ratusan KK Terdampak Banjir, Warga di Cihideung Pangandaran Inisiatif Dirikan Dapur Umum

Peristiwa bencana alam terbaru terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Kamis (13/11/2025) yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 warga hilang.

Sumber: Tribun Priangan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved