Tugas Baru Tukang Telur Keliling Holis Muhlisin dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

"Tadi juga saya udah ngobrol bahwasannya memang ada keterlambatan dari pemerintahan Garut Selatan", tambah Putri.

Sebelum, Kholis menjadi viral setelah video yang dibagikan dalam akun tiktok pribadinya ramai hingga sampai ditanggapi Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi.

Video tersebut memperlihatkan kekesalannya sebagai masyarakat Kabupaten Garut yang kerap menggunakan akses jalan yang sudah lama tak kunjung diperbaiki untuk beraktifitas sehari-hari.

Kholis sendiri menjadi sangat aktif dalam berkomentar pedas terhadap pemerintah daerah mengenai dana desa khususnya untuk pembangunan jalan yang rusak.

Pasalnya, menurutnya jalan tersebut sudah tak layak digunakan dan membahayakan masyarakat setempat jika terus dibiarkan lama.

Hal ini makin memanas usai beberapa oknum diduga mengintimidasi aksinya tersebut secara baramai-ramai.

Videonya saat diintimidasi keluarga kepala desa usai memprotes jalan rusak melalui media sosial viral dan memicu gelombang dukungan publik.

Selama tiga tahun, Holis menggantungkan hidup dengan berjualan telur menggunakan sepeda motor.

Setiap hari, ia harus mengangkut 50 kg telur melewati infrastruktur jalan yang memprihatinkan di wilayah selatan Garut.

"Saya bagikan (kondisi jalan) di Facebook karena resah. Saya pernah terjatuh sampai dagangan pecah karena jalan rusak. Tak ada niat menjelekkan pribadi, saya hanya protes terhadap lembaga," ujar Holis saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Bupati Garut, Senin (5/1/2026).

Dedi Mulyadi Wajibkan Desa di Jabar Transparansi Anggaran Lewat Media Sosial

Dedi Mulyadi (KDM), mengeluarkan Surat Edaran (SE) tegas terkait keterbukaan informasi publik.

Seluruh instansi pemerintahan di Jawa Barat, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Pemerintahan Desa, kini wajib mengumumkan anggaran belanja secara terbuka melalui media sosial.

Kebijakan ini mencuat bersamaan dengan viralnya kasus Holis Muhlisin, seorang pedagang telur di Garut yang justru diintimidasi setelah mengkritik kondisi jalan rusak di desanya.

Dalam SE terbaru per tanggal 5 Januari 2026, KDM menegaskan bahwa tidak ada lagi anggaran yang disembunyikan.

Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipantau rakyat melalui platform seperti YouTube, Facebook, dan Instagram.