TRIBUNPRIANGAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan sebagian besar terserap untuk rapat dan studi banding.

Menurut Azwar Anas, buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengungkap, selama ini anggaran senilai Rp 500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel.

Anggaran sebesar itu malah habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.

Fakta mencengangkan tersebut, berhasil imbas pada kemiskinan di Indonesia hanya turun sebesar 0,6 persen saja.

Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Baznas Jabar Gelar Baksos dan Bantuan Pendidikan, Komitmen Tingkatkan Literasi dan Tekan Kemiskinan

Baca juga: Anggaran Minim, BPBD Tasikmalaya Tetap Beraktivitas Meski Tanpa APBD

Ia melaporkan bagaimana sia-sianya uang Rp500 triliun yang seharusnya dinikmati oleh orang miskin.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar Anas, Minggu(29/1/2023).

Azwar Anas mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.

"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.

Baca juga: Sekda Berharap 60 Persen Anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya Dibantu Pemprov Jabar

Kata Azwar Anas, selama ini hanya banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, studi banding, dan dokumentasi namun ternyata dampak anggaran tersebut tidak terserap untuk rakyat miskin.

"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.

Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online.

Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.