Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.

Baca juga: Suherlan Ditetapkan Tersangka Kasus Mafia Anggaran, DPD PAN Subang Hormati Proses Hukum

Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.

Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasinya orang pingin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengen a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," harap politisi PDI-P ini.

Sebelumnya, Azwar pernah mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun.

Namun, kata Azwar, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen.

Baca juga: Ridwan Kamil Siapkan Anggaran Rp 45 Miliar untuk Renovasi Alun-alun Ciamis

Pernyataan ini Azwar dikemukakan saat memaparkan materinya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran hampir Rp 500 triliun penanganan kemiskinan, tapi hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen,” kata Azwar di KPK, Rabu (14/12/2022).

Azwar menuturkan, Kemenpan RB telah memutuskan reformasi birokrasi tematik. Salah satunya adalah reformasi birokrasi penanganan kemiskinan.

Dengan demikian, kata dia, jika reformasi birokrasi di suatu kementerian/lembaga benar, maka program menurunkan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dampaknya akan terukur. (*)

*Sumber : Kompas.com, TribunJogja.com