SOP dan Prosedur Peledakan Inventaris TNI AD, Apakah Boleh Melibatkan Masyarakat Sipil?

TRIBUNPRIANGAN.COM - Ledakan dahsyat terjadi di wilayah Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025) pagi. 

Peristiwa tersebut terjadi saat anggota TNI sedang melaksanakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa. 

Kejadian memilukan yang menewaskan 13 orang, tersebut tidak hanya mengguncang lokasi kejadian, tetapi juga menyisakan sejumlah pertanyaan terkait prosedur keamanan dan keterlibatan warga sipil dalam radius bahaya pemusnahan amunisi.

Pasalnya sembilan dari 13 orang yang tewas dalam ledakan amunisi berisikan Granat dan Mortir tak layak pakai tersebut, merupakan warga sipil. 

Lantas seperti apa aturan yang mengatur SOP dan Prosedur Peledakan inventaris TNI AD? apakah boleh melibatkan warga sipil?

Baca juga: Mengenal Detonator Sang Provokator Tragedi Pemusnahan Munisi Afkir yang Tewaskan 13 Orang di Garut

Aturan Pekerjaan Peledakan Bahan Aktif

Mengutip kemhan.go.id, terdapat penjelasan mengenai sistem, aturan bahan peledakan militer tanah air, diantaranya:

Peraturan Menteri Pertahanan RI No 5 tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak Militer  :

Pasal 1: Pengembangan Industri Bahan Peledak Militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer.

Pasal 2: tata niaga Bahan Peledak diatur, dikendalikan, dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 12: Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi :

• isian utama (main charges), terdiri atas Tri Nitro Toluent (TNT), Research Development Explosive (RDX), tetryl, asam pikrat, amatol, tritonal, pentolite,
  tetrytol, pikratol, amonal, ednatol, explosive D, composition B, High Melting Explosive (HMX), Haleite, Polymer Bonded Explosive (PBX), C4 dan sejenisnya;
• propelan terdiri atas nitro glycerine based seperti: single base propellants, double base propellants (ball powder), triple base propellants, Extruded Impregnated Propellants (EIP), Composite Modified Cast Double Based (CMCDB), Elastomeric Modified Cast Double Based (EMCDB), Crosslinked Cast Double Based (XLCBD), dan sejenisnya; dan
• composite terdiri atas Hydroxyl Terminated Poly Butadiene (HTPB), Carboxyl Terminated Poly Butadiene (CTPB), Glycidyl Azide Polymer (GAP), poly urethane, poly sulfide, dan sejenisnya.

Pasal 16: dalam hal pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, kepemilikan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, dan
pemusnahan Bahan Peledak;

Sementar itu, bersumber dari Peraturan Keselamatan pada Peledakan PPSDM, Pekerjaan peledakan hanya dilakukan oleh juru ledak.

Dimana juru ledang yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan, dengan memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara aman.

Selain itu, juru ledang yang menangani atau mengawasi peledakan memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.

Baca juga: Izin Kerja di Proyek, Keluarga Endang Tak Percaya Ayah Anak Tiga Itu Jadi Korban Ledakan Amunisi

Radius Aman Peledakan